Gerakan #2019GantiPresiden Dilarang Karena Diduga Langgar UU Pemilu

Penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah karena diduga telah melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu.

Mantan anggota DPR Susaningtyas Kertopati atau Nuning membenarkan tindakan aparat untuk melarang gerakan itu.

"Pasal 492, UU No 7/2017 tentang Pemilu tegas menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 Juta," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/8).

Dinamika politik saat ini hanya ada dua pasang calon capres dan cawapres, sehingga menurutnya gerakan ini diduga kuat sebagai bentuk pelanggaran pemilu, berupa kampanye di luar jadwal.

"Karena, di lapangan gerakan ini menyerang kebijakan dan membagikan brosur untuk tidak memilih petahana. Ini sama saja dengan mengarahkan untuk memilih paslon lain," ujarnya.

Dia mengakui dalam demokrasi, hal ini tentunya diperbolehkan. Namun, jika sudah masuk tahapan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian selama ini telah sesuai dengan prosedur yang ada dan peran Bawaslu sangat diperlukan. Nuning berharap, tindakan tersebut jangan menjadi sebuah tafsir liar yang dipolitisasi, seolah-olah menganggap aparat kemanan tidak netral.

"Saya kira Bawaslu harus mengkaji unsur pelanggaran pemilu dalam gerakan tersebut," pungkasnya. [fiq]