Berita

Ilustrasi/Net

Proyek Andreas Gagal Di Kementan, Dia Bukan Pengamat Melainkan Penjual Bibit

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 | 17:16 WIB | LAPORAN:

Upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani semestinya mendapat dukungan berbagai pihak termasuk para civitas akademika. Sayangnya hal semacam ini hanya sebatas impian belaka.

Sebagaimana diketahui, pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa berkali-kali membuat bingung masyarakat. Selama ini, dia kerap mengkritisi kinerja pemerintah terkait produksi jagung. Anehnya, Andreas kerap menggunakan data Badan Pusat Statistik keluaran tahun 2015 saja, di mana tercatat total produksi jagung di Indonesia berada di angka 19,61 juta ton. Sebanyak 54,12 persen atau sekitar 10,61 juta ton diproduksi di Pulau Jawa, sisanya tersebar di berbagai pulau lain. Sementara, data BPS tahun 2017 dan 2018 tak pernah muncul dalam kritikannya.

Kabid Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP) Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) Suprihanto mengaku curiga dengan sikap Andreas tersebut. Selaku civitas akademika, Andreas seharusnya mendukung kinerja pemerintah. Terkait data Kementerian Pertanian yang diragukan oleh Andreas juga dianggap tak wajar.


"Selalu meragukan data, namun dia menyajikan data yang tidak dapat dikonfirmasi validitasnya.  Semestinya Andreas melindungi petani dan mendukung kedaulatan pangan, bahkan malah sebaliknya seolah olah juru bicara kapitalis," jelasnya di Jakarta, Sabtu (25/8).

Terkait sikap Andreas yang terkesan menyerang pemerintah, Suprihanto memiliki teori lain. Setelah diselidiki lebih mendalam, ternyata Andreas tak sekadar dosen tapi juga seorang pengusaha yang bergerak di bidang penjualan jasa bibit. Untuk diketahui, saat ini Andreas juga menjabat ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI).

Suprihanto mengakui bila AB2TI pernah bekerja sama dengan BB Padi di tahun 2017. Sayangnya kerja sama tersebut langsung dihentikan BB Padi karena ternyata AB2TI tidak memahami prosedur dan kaidah standar pelepasan varietas.

"Iya dibatalkan karena mengabaikan beberapa tahapan pelepasan variretas. Jadi proyeknya gagal," ungkapnya.

"Dulu pada tahun 2014 Prof. Andreas ini pernah diisukan menjadi menteri. Hingga kini ya tinggal isu, lha jabatan itu kan amanah. Pada waktu lalu juga pernah jualan benih tetapi ditolak dan tidak laku," tambah Suprihanto.

"Mudah-mudahan tidak ada barisan sakit hati menjadi pengamat, apalagi berafiliasi dengan mafia pangan. Ya jangan sampai itu terjadi. Kini lebih dari 400 kasus mafia ditangani Satgas Polri," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah melalui Kementan berhasil menggenjot produksi jagung dalam negeri. Tercatat di tahun 2017 produksi jagung meningkat hingga 28,9 juta ton dan di tahun 2018 menjadi 30 juta ton. Selama dua tahun pemerintah tidak mengimpor pakan jagung. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengekspor 500 ribu ton jagung ke beberapa negara. Hal itu berbanding terbalik bila dibandingkan dengan 2015, di mana produksi jagung dalam negeri hanya 19,6 juta ton.

"Sejak 2017, seluruh industri pakan ternak sudah menggunakan jagung lokal tidak lagi menggunakan jutaan jagung impor. Petani dulu sengsara karena harga rendah dan tidak laku dijual akibat banjir impor. Kini petani menikmati produksi dan memperoleh kepastian harga yang bagus, harga petani dilindungi minimal Rp 3150 per kologram. Ini kan fakta program jagung sukses membalikkan posisi semula negara importir menjadi negara eksportir dalam waktu tiga tahun," jelas Suprihanto. [wah] 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya