Berita

Publika

Kontroversi Lombok

RABU, 22 AGUSTUS 2018 | 15:09 WIB

SAYA diminta menjawab pertanyaan jurnalis. Beberapa kali. Tapi saya enggan menjawabnya. Tapi jurnalis yang satu ini cukup gigih, sampai akhirnya saya jawab juga. Tentang gempa Lombok. Jurnalis mendesak, gempa Lombok yang meluluhlantakkan banyak rumah, juga bangunan vital penyangga kelayakan sebagai wilayah berpemerintahan, tak membuat pemerintah memberi status "Bencana Nasional".

Apakah ACT setuju, skala dampak gempa Lombok layak disebut "Bencana Nasional"?

ACT berpikir dalam-dalam sebelum memutuskan untuk berpendapat atau tidak berpendapat. Kalau pun berpendapat, bukan "telanjur bicara". Sudah disadari impaknya. Kami timbang betul, mengiyakan gempa Lombok layak berstatus "Bencana Nasional" karena beberapa hal.

Pertama, dari sisi pemerintah, pusat maupun provinsi hingga unit pemerintahan terkecil. Perulangan gempa ini baik untuk disikapi secara spiritual. Alam yang bereaksi keras, di luar kendali manusia. Bijak meresponnya dengan mengakui kemahakuasaan Allah. Tidak rugi menyiapkan diri bahwa setiap gempa susulan, laksana teguran. Kualifikasi gempa susulan, kian besar. Impak yang ditinggalkan pun melebihi sebelumnya. Getaran yang lebih kuat, menjejakkan kerusakan yang lebih besar bahkan memakan korban.


Kedua, dari sisi masyarakat Lombok. Kami merasakan ketegaran. Spiritualitas. Diterpa kerusakan parah atas pemukimannya, kehidupannya sontak berubah, masyarakat Lombok mampu mengelola batinnya. Bahkan bersiap menerima gempa susulan kalau langit berkehendak - meski sekian kali diguncang dan ada yang terdampak; mungkin harta bendanya tertimbun reruntuhan, diri atau sanak- saudara cedera bahkan berpulang.

Ketegaran dan spiritualitas Lombok, magnit simpati dan empati. Indonesia dan dunia belajar tegar dari Lombok. Perulangan gempa yang intens, tak mengubah masyarakat buruk sangka kepada Allah.

Ketiga, dari sisi pegiat kemanusiaan. Gempa Lombok sejak guncangan pertama hingga saat ini, belum tiga bulan berlalu. Keliru kalau kepedulian atas Lombok akan segera berakhir. Selepas tiga bulan, Lombok tidak bisa dibiarkan sendiri. Sumberdaya Lombok belum bisa normal untuk memulihkan diri. Lombok perlu ditemani dengan pendampingan banyak tangan.

Pemerintah pusat dan daerah harus sanggup memastikan, pemulihan Lombok tidak akan mengubah sendi dasar karakter Lombok; kekuasaan pemerintah digunakan sepenuhnya untuk menjaga keutuhan karakter dan nilai-nilai kultural Lombok. Bahkan menjadi ruang hebat berkarya kemanusiaan. Yang dulu miskin dan terpinggir, dimuliakan. Yang terabai dan tersubordinasi dimanusiakan dan diperhatikan nasibnya.

Gempa Lombok, momentum adu kesalihan berkarya kemanusiaan. Mengerti pelajaran gempa Lombok, dimaknai dengan amal terbaik membangun Lombok, adu hebat merayu langit dengan semua hal baik yang disukaiNya.

Pegiat kemanusiaan ACT khawatir tidak cukup prima memuliakan shahibul musibah. Semoga semua elemen yang berkiprah merespon gempa Lombok sejalan. Kami khawatir, alasan menahan status gempa Lombok bukan bencana nasional, tidak memaksimalkan penyelamatan jiwa di Lombok. Tidak memaksimalkan gerakan kepedulian untuk Lombok. Akhirnya juga melemahkan upaya lanjut memulihkan Lombok.

Ada fenomena ekstrim: keinginan khalayak berbuat lebih signifikan untuk Lombok; berhadapan dengan tetap bertahannya pemerintah menetapkan gempa Lombok bukan bencana nasional.

Gempa terus bersusulan; getarannya sesekali lebih besar. Kecepatan kerusakan melebihi kemampuan membangun. Kalau teguran langit terus diabaikan, berikutnya apa yang bakal terjadi? Maha Penguasa Alam, Maha Tahu yang akan diberlakukanNya. Salam persahabatan. [***]

Lukman Azis Kurniawan
GM Komunikasi Aksi Cepat Tanggap

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya