Berita

Publika

Kontroversi Lombok

RABU, 22 AGUSTUS 2018 | 15:09 WIB

SAYA diminta menjawab pertanyaan jurnalis. Beberapa kali. Tapi saya enggan menjawabnya. Tapi jurnalis yang satu ini cukup gigih, sampai akhirnya saya jawab juga. Tentang gempa Lombok. Jurnalis mendesak, gempa Lombok yang meluluhlantakkan banyak rumah, juga bangunan vital penyangga kelayakan sebagai wilayah berpemerintahan, tak membuat pemerintah memberi status "Bencana Nasional".

Apakah ACT setuju, skala dampak gempa Lombok layak disebut "Bencana Nasional"?

ACT berpikir dalam-dalam sebelum memutuskan untuk berpendapat atau tidak berpendapat. Kalau pun berpendapat, bukan "telanjur bicara". Sudah disadari impaknya. Kami timbang betul, mengiyakan gempa Lombok layak berstatus "Bencana Nasional" karena beberapa hal.

Pertama, dari sisi pemerintah, pusat maupun provinsi hingga unit pemerintahan terkecil. Perulangan gempa ini baik untuk disikapi secara spiritual. Alam yang bereaksi keras, di luar kendali manusia. Bijak meresponnya dengan mengakui kemahakuasaan Allah. Tidak rugi menyiapkan diri bahwa setiap gempa susulan, laksana teguran. Kualifikasi gempa susulan, kian besar. Impak yang ditinggalkan pun melebihi sebelumnya. Getaran yang lebih kuat, menjejakkan kerusakan yang lebih besar bahkan memakan korban.


Kedua, dari sisi masyarakat Lombok. Kami merasakan ketegaran. Spiritualitas. Diterpa kerusakan parah atas pemukimannya, kehidupannya sontak berubah, masyarakat Lombok mampu mengelola batinnya. Bahkan bersiap menerima gempa susulan kalau langit berkehendak - meski sekian kali diguncang dan ada yang terdampak; mungkin harta bendanya tertimbun reruntuhan, diri atau sanak- saudara cedera bahkan berpulang.

Ketegaran dan spiritualitas Lombok, magnit simpati dan empati. Indonesia dan dunia belajar tegar dari Lombok. Perulangan gempa yang intens, tak mengubah masyarakat buruk sangka kepada Allah.

Ketiga, dari sisi pegiat kemanusiaan. Gempa Lombok sejak guncangan pertama hingga saat ini, belum tiga bulan berlalu. Keliru kalau kepedulian atas Lombok akan segera berakhir. Selepas tiga bulan, Lombok tidak bisa dibiarkan sendiri. Sumberdaya Lombok belum bisa normal untuk memulihkan diri. Lombok perlu ditemani dengan pendampingan banyak tangan.

Pemerintah pusat dan daerah harus sanggup memastikan, pemulihan Lombok tidak akan mengubah sendi dasar karakter Lombok; kekuasaan pemerintah digunakan sepenuhnya untuk menjaga keutuhan karakter dan nilai-nilai kultural Lombok. Bahkan menjadi ruang hebat berkarya kemanusiaan. Yang dulu miskin dan terpinggir, dimuliakan. Yang terabai dan tersubordinasi dimanusiakan dan diperhatikan nasibnya.

Gempa Lombok, momentum adu kesalihan berkarya kemanusiaan. Mengerti pelajaran gempa Lombok, dimaknai dengan amal terbaik membangun Lombok, adu hebat merayu langit dengan semua hal baik yang disukaiNya.

Pegiat kemanusiaan ACT khawatir tidak cukup prima memuliakan shahibul musibah. Semoga semua elemen yang berkiprah merespon gempa Lombok sejalan. Kami khawatir, alasan menahan status gempa Lombok bukan bencana nasional, tidak memaksimalkan penyelamatan jiwa di Lombok. Tidak memaksimalkan gerakan kepedulian untuk Lombok. Akhirnya juga melemahkan upaya lanjut memulihkan Lombok.

Ada fenomena ekstrim: keinginan khalayak berbuat lebih signifikan untuk Lombok; berhadapan dengan tetap bertahannya pemerintah menetapkan gempa Lombok bukan bencana nasional.

Gempa terus bersusulan; getarannya sesekali lebih besar. Kecepatan kerusakan melebihi kemampuan membangun. Kalau teguran langit terus diabaikan, berikutnya apa yang bakal terjadi? Maha Penguasa Alam, Maha Tahu yang akan diberlakukanNya. Salam persahabatan. [***]

Lukman Azis Kurniawan
GM Komunikasi Aksi Cepat Tanggap

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya