Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Almisbat Sebut Kritik Ferry Juliantono Pakai Data Kardus

SELASA, 21 AGUSTUS 2018 | 20:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Di era Joko Widodo reformasi agraria dijalankan secara konsisten dan masif. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya konflik.

Atas alasan itu, Anggota Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Syaiful Bahari mengecam keras tudingan Wakil Ketum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang menyebut penyelesaian konflik agraria di era pemerintahan Jokowi masih pakai cara kuno yakni sebatas tembak-tembakan.

Dia mencontohkan pemberian akses pengelolaan lahan kehutanan dengan target 12 juta hektare untuk petani kecil dan redistribusi tanah-tanah perkebunan terlantar.


"Semua itu merupakan bukti konkrit komitmen pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan akar masalah konflik pertanahan selama ini," ujar Syaiful dalam keterangannya, Selasa (21/8).

Di era pemerintahan Jokowi juga ada program perhutanan sosial. Program membantu petani dalam memperoleh akses lahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Di Jawa dan Sumatera, sudah banyak kelompok tani yang menerima Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

"Sebagai contoh kelompok tani Wana Baru Mandiri, Indramayu yang menerima SK IPHPS seluas 100 hektare dan Kelompok Tani Girihurip, Garut yang baru-baru ini mendapat izin akses pengelolaan lahan Perhutani seluas 212 hektare," papar Syaiful.

Semua program reforma agraria itu bertujuan untuk membongkar dan merestorasi struktur ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

"Ini langkah revolusioner mengatasi konflik, ketidakpastian kepemilikan tanah, dan kemiskinan di pedesaan," ujar Syaiful.

Aktivis pertanian tersebut memastikan program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK tentang reforma agraria atau land reform telah secara tegas dan dijalankan dengan konsisten.

"Para buruh tani dan petani gurem seperti mimpi dapat memperoleh lahan garapan dari program ini," tukas Syaiful.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pernyataan Ferry sebatas untuk kepentingan mendelegitimasi Jokowi untuk kepentingan kontestasi pilpres. Pernyataan itu tidak didukung dengan data yang jelas.

"Dari mana datanya Ferry menuduh itu? Itu jelas data kardus," tutup Syaiful. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya