Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Almisbat Sebut Kritik Ferry Juliantono Pakai Data Kardus

SELASA, 21 AGUSTUS 2018 | 20:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Di era Joko Widodo reformasi agraria dijalankan secara konsisten dan masif. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya konflik.

Atas alasan itu, Anggota Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Syaiful Bahari mengecam keras tudingan Wakil Ketum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang menyebut penyelesaian konflik agraria di era pemerintahan Jokowi masih pakai cara kuno yakni sebatas tembak-tembakan.

Dia mencontohkan pemberian akses pengelolaan lahan kehutanan dengan target 12 juta hektare untuk petani kecil dan redistribusi tanah-tanah perkebunan terlantar.


"Semua itu merupakan bukti konkrit komitmen pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan akar masalah konflik pertanahan selama ini," ujar Syaiful dalam keterangannya, Selasa (21/8).

Di era pemerintahan Jokowi juga ada program perhutanan sosial. Program membantu petani dalam memperoleh akses lahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Di Jawa dan Sumatera, sudah banyak kelompok tani yang menerima Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

"Sebagai contoh kelompok tani Wana Baru Mandiri, Indramayu yang menerima SK IPHPS seluas 100 hektare dan Kelompok Tani Girihurip, Garut yang baru-baru ini mendapat izin akses pengelolaan lahan Perhutani seluas 212 hektare," papar Syaiful.

Semua program reforma agraria itu bertujuan untuk membongkar dan merestorasi struktur ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

"Ini langkah revolusioner mengatasi konflik, ketidakpastian kepemilikan tanah, dan kemiskinan di pedesaan," ujar Syaiful.

Aktivis pertanian tersebut memastikan program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK tentang reforma agraria atau land reform telah secara tegas dan dijalankan dengan konsisten.

"Para buruh tani dan petani gurem seperti mimpi dapat memperoleh lahan garapan dari program ini," tukas Syaiful.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pernyataan Ferry sebatas untuk kepentingan mendelegitimasi Jokowi untuk kepentingan kontestasi pilpres. Pernyataan itu tidak didukung dengan data yang jelas.

"Dari mana datanya Ferry menuduh itu? Itu jelas data kardus," tutup Syaiful. [wah]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya