Klaim Jokowi Soal Infrastruktur Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Rakyat

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo adalah membangun mental dan karakter bangsa.

Di mana, Jokowi menganalogikan pengertian bahwa pembangunan infrastruktur jangan dilihat dari sisi fisik saja, namun lebih penekanan pada manfaat seperti konektivitas antar daerah serta menumbuhkan sentra-sentra ekonomi.   

Menurut pengamat politik Jajat Nurjaman, secara garis besar maksud dan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tidak ada yang salah, namun juga tidak dapat mengabaikan penilaian dari sisi lain. Seperti anggaran yang digunakan yang berdampak melonjaknya utang negara, pencabutan sudsidi, serta kondisi lain yang terkaitan langsung dengan masyarakat.

"Langkah pemerintah yang memaksakan mempercepat infrastruktur dengan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat adalah keliru. Meskipun pemerintah kerap menyatakan situasi utang negara masih stabil namun kekhawatiran juga bukan tidak berdasar, salah satunya kegagalan pemerintah dalam menahan laju nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terbukti, efek domino yang ditimbulkan salah satunya kenaikan harga bahan pokok," tuturnya kepada wartawan, Kamis (16/8).

Jajat menjelaskan bahwa Jokosi pernah menyatakan akan menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar guna menekan impor yang dinilai menjadi salah satu faktor terus melemahnya nilai tukar rupiah.

"Hal itu menjadi salah satu bukti jika pemerintah memang melakukan pembangunan infrastruktur secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuannya," bebernya.

Klaim kesuksesan pemerintah dalam bidang infrastruktur yang tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat akan terus memunculkan berbagai spekulasi. Namun, kebutuhan rakyat saat ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.

"Tanpa ditopang oleh itu semua, saya kira cita-cita presiden yang ingin mewujudkan peradaban yang lebih modern akan sia-sia. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah solusi kondisi ekonomi yang dialami rakyat," tutup Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID). [wah]