Ketua Setara Institute Hendardi membaca sejumlah pesan elektoral yang terselip dalam pidato Jokowi di sidang tahunan MPR.
Pesan elektoral itu, yakni merangkul umat Islam, memajukan ekonomi Islam, dan mendorong peran ulama dalam mengatasi pandangan-pandangan keagamaan radikal.
Kemudian mempercepat penyelesaian pelanggaran kasus-kasus HAM masa lalu. Pesan ini salah satu agenda yang tertulis dalam Nawacita namun belum ada tindakan nyata yang terukur.
Menurut Hendardi nuansa merangkul umat yang ditunjukkan Jokowi bisa saja dipandang sebagai hal biasa karena kapasitasnya sebagai Kepala Negara bukan kontestan Pilplres. Apalagi pernyataan tersebut merujuk pada keberhasilan Pilkada 2017 dan 2018 yang aman dan damai.
"Tentunya secara implisit Jokowi ingin menegaskan bahwa politisasi identitas yang subur di tengah lingkungan intoleran dan radikal bisa dikurangi pada Pilkada 2017 dan 2018 dan berharap tidak juga akan terjadi pada Pemilu 2019," ujarnya saat dihubungi, Kamis (16/8).
Lebih lanjut Hendardi menilai pesan elektoral mengenai percepatan pelanggaran HAM bukan sekedar menyatakan bahwa Jokowi mendukung penuntasan kasus HAM melainkan untuk mengingatkan publik pada sosok lawan Jokowi, yakni Prabowo Subianto, yang diduga sebagai aktor yang terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997/1998.
Hendardi meyakini pesan tersebut Jokowi juga mengeksploitasi 'ketidakbersihan' Prabowo dari dugaan pelanggaran HAM. Namun mengingat janji penuntasan pelanggaran HAM hanya menjadi ritual bagi elit politik menjelang Pilpres. Hal yang sama juga dilakukan kubu Jokowi pada Pilpres 2014.
"Pernyataan Jokowi dalam pidato tersebut tidak memiliki bobot yang kuat sebagaimana pernyataan yang diucapkan setiap Kamis oleh keluarga korban dan pegiat HAM dalam aksi Kamisan, yang sungguh-sungguh menghendaki penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," demikian Hendardi.
[nes]
