Berita

Duterte/Net

Dunia

Tolak Seruan Duterte, Beijing Klaim Punya Hak Di Laut Cina Selatan

KAMIS, 16 AGUSTUS 2018 | 14:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China menolak seruan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar Beijing untuk memikirkan kembali tindakannya di Laut Cina Selatan.

Duterte sebelumnya mengatakan, China tidak punya hak untuk mengusir pesawat dan kapal asing yang lewat di pulau buatannya di perairan yang disengketakan. Dia juga berharap China akan melunakkan perilakunya dan berhenti membatasi pergerakan.

Menanggapi hal tersebut, dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China mengatakan Kepulauan Spratly adalah wilayah yang dilekatkan China dan bahwa China menghormati hak kebebasan navigasi dan penerbangan yang dinikmati semua negara di Laut Cina Selatan di bawah hukum internasional.


Selain itu China juga mengklaim memiliki hak untuk bereaksi terhadap kapal asing atau pesawat yang mendekati pulau-pulaunya.

"Tapi China memiliki hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menanggapi pesawat dan kapal asing yang sengaja mendekati atau membuat serbuan ke udara dan perairan dekat pulau-pulau yang relevan di China, dan tindakan provokatif yang mengancam keamanan personil China yang ditempatkan di sana," sambung pernyataan tersebut.

"China mendesak pihak terkait untuk bertemu China di tengah jalan, dan bersama-sama melindungi situasi baik saat ini yang belum datang dengan mudah di Laut China Selatan," masih keterangan di pernyataan yang sama seperti dimuat Reuters.

Untuk diketahui bahwa China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunei memiliki klaim yang bersaing di kepulauan Spratly, di mana China dengan cepat mengubah terumbu menjadi pulau buatan yang tampaknya merupakan instalasi militer, dari mana personelnya secara rutin memerintahkan kapal-kapal asing untuk pergi. [mel]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya