Berita

Duterte/Net

Global

Tolak Seruan Duterte, Beijing Klaim Punya Hak Di Laut Cina Selatan

KAMIS, 16 AGUSTUS 2018 | 14:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China menolak seruan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar Beijing untuk memikirkan kembali tindakannya di Laut Cina Selatan.

Duterte sebelumnya mengatakan, China tidak punya hak untuk mengusir pesawat dan kapal asing yang lewat di pulau buatannya di perairan yang disengketakan. Dia juga berharap China akan melunakkan perilakunya dan berhenti membatasi pergerakan.

Menanggapi hal tersebut, dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China mengatakan Kepulauan Spratly adalah wilayah yang dilekatkan China dan bahwa China menghormati hak kebebasan navigasi dan penerbangan yang dinikmati semua negara di Laut Cina Selatan di bawah hukum internasional.


Selain itu China juga mengklaim memiliki hak untuk bereaksi terhadap kapal asing atau pesawat yang mendekati pulau-pulaunya.

"Tapi China memiliki hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menanggapi pesawat dan kapal asing yang sengaja mendekati atau membuat serbuan ke udara dan perairan dekat pulau-pulau yang relevan di China, dan tindakan provokatif yang mengancam keamanan personil China yang ditempatkan di sana," sambung pernyataan tersebut.

"China mendesak pihak terkait untuk bertemu China di tengah jalan, dan bersama-sama melindungi situasi baik saat ini yang belum datang dengan mudah di Laut China Selatan," masih keterangan di pernyataan yang sama seperti dimuat Reuters.

Untuk diketahui bahwa China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunei memiliki klaim yang bersaing di kepulauan Spratly, di mana China dengan cepat mengubah terumbu menjadi pulau buatan yang tampaknya merupakan instalasi militer, dari mana personelnya secara rutin memerintahkan kapal-kapal asing untuk pergi. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya