Berita

Aksi dukungan di Brasil untuk Lula/Reuters

Dunia

Partai Buruh Daftarkan Kandidat Capres Dari Dalam Penjara

KAMIS, 16 AGUSTUS 2018 | 09:04 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai Buruh Brasil mendaftarkan mantan presiden Luiz Inacio Lula da Silva sebagai calon presiden dalam pemilu presiden mendatang pada Rabu (15/8) waktu setempat. Lula sendiri saat ini diketahui masih mendekam di dalam penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Dalam pendaftaran tersebut, sekitar 10 ribu pendukung Lula berbaris ke pengadilan tinggi negara di ibukota Brasilia. Mereka meneriakkan "Bebaskan Lula" dan "Lula untuk Presiden" saat mereka menemani anggota partai senior mendaftarkan pencalonannya sebelum batas waktu berakhir.

Para pendukung Lula mengenakan topeng Lula dan membawa spanduk yang menyebut bahwa Lula adalah tahanan politik.


Lula sendiri diketahui dihukum karena menerima suap dan telah dituduh dalam kasus lain yang sedang berlangsung mengatur skema suap saat menjabat di kursi presiden. Namun Lula kerap berulang kali melakukan kesalahan.

Mantan pemimpin serikat sayap kiri itu telah dipenjara sejak April tetapi memimpin pemilihan pemilu yang mencakup namanya. Saat dia disebutkan awal bulan ini sebagai kandidat partainya, Lula diperkirakan akan dijegal oleh larangan dari pengadilan pemilu Brasil (TSE).

Reuters memuat, Partai Pekerja diperkirakan akan menggunakan serangkaian pengajuan banding untuk menunda putusan akhir mengenai pendaftaran Lula selama berminggu-minggu.

Partai Pekerja mendaftarkan mantan Walikota Sao Paulo Fernando Haddad sebagai pasangan Lula. Haddad sendiri juga disiapkan untuk menjadi capres jika Lula dilarang maju.

Lula memerintah Brasil selama dua periode dari 2003 hingga 2010 dan meninggalkan kantor dengan peringkat persetujuan rekor 87 persen karena ekonomi dan program sosial yang booming yang mengangkat jutaan warga Brasil dari kemiskinan.

Popularitas itu telah dirugikan oleh skandal korupsi yang melibatkan partainya, yang kehilangan kekuasaan pada tahun 2016 ketika penerusnya, Dilma Rousseff, dipecat karena melanggar aturan anggaran. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya