Cuitan Wasekjen Demokrat soal tudingan mahar Rp 1 triliun dari Sandiaga Uno ke PKS dan PANberbuntut panjang. Sandi dilaporkan berbagai pihak ke Bawaslu. Andi Arief terus diserang PANdan PKS. Sementara, Demokrat membela Andi Arief. Belum ada pihak yang mau mengungkap dugaan mahar tersebut. Ayo, siapa yang berani jadi pahlawan?
Sampai kemarin, Andi Arief belum mau mencabut omongannya. Malah makin menjadi. Dia bilang, omongannya memang sebuah realitas politik. "Gerakan #2019GantiPresiden bukan untuk mengganti Presiden, tapi itu hanya taktik dua istri muda untuk menaikkan uang belanja. Rakyat dimobilisasi, elitenya bagi-bagi uang," cuit @AndiArief_.
Gerindra-PKS-PAN tentu saja makin gerah. Waketum Gerindra Fadli Zon, misalnya, meminta Demokrat menertibkan Andi Arief. Jangan lagi bicara seenak udel. Jangan sampai koalisi terganggu gara-gara omongan Andi Arief.
Elite PKS lebih galak lagi. Wasekjen PKS Mardani Ali Sera sudah melaporkan Andi Arief ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Bagaimana sikap Demokrat? Partai ini masih bersikap sama. Melindungi Andi Arief. Tapi belum menginstruksikan agar melaporkan ke Bawaslu. Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik yang paling pasang badan membela Andi Arief. Seharian kemarin, Rachland melepaskan beberapa kicauan yang isinya membela Andi. "Di balik realitas politik, yang di atas kertas tak lagi bisa diubah, sikap Andi Arief yang terang-terangan mewakili sebenar-benarnya suara hati setiap kader Demokrat. Dia tidak sendirian. Dia berkelahi demi kehormatan Partai dan setiap kadernya --bukan untuk dia pribadi," cuit Rachland.
Kenapa tidak keluar Koalisi Prabowo-Sandi? Dia bilang, Demokrat memegang komitmen. "Kami tak ingkar janji untuk berjuang memenangkan Prabowo-Sandi. Tapi silahkan Gerindra-PKS-PAN, bila tak suka, bujuk lagi Pak Prabowo untuk tendang ke luar Demokrat. Kami akan mundur dengan kepala tegak," kicaunya.
Rachland menyebut, Prabowo yang datang ke Demokrat, bukan sebaliknya. Prabowo yang menyebut nama AHY, bukan Demokrat. Prabowo yang memberi alasan kenapa AHY, bukan Demokrat. "Ketika dia pilih Sandi, kami bertanya: Elektabilitas Sandi berapa? Kenapa Gerindra dengan Gerindra? Saudara mau menang, tidak?".
Elektabilitas AHY jauh di atas Sandi. Di atas kertas, dia bisa menyumbang elektabilitas Prabowo. Begitupun, karena konon Prabowo tak bisa melawan PKS dan PAN, kami tak memaksa. Kami bilang: kalau mau menang, cari Cawapres lain dengan elektabilitas cukup dan diterima semua pihak," cuitnya. Dia menegaskan, akan bicara lagi bila PKS dan PAN kembali menyerang Andi Arief.
Kasus ini sudah masuk ke meja Bawaslu. Selasa lalu, LSM Federasi Indonesia Bersatu melaporkan Sandiaga ke Bawaslu. Meminta Bawaslu segera memanggil Andi Arief dan Sandiaga Uno. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan pihaknya akan segera meminta klarifikasi kepada pihak terkait.
Fritz mengatakan, pemanggilan ini bisa dilakukan minimal dua hari setelah penerimaan laporan. Dia berharap pihak yang diundang dapat hadir memberikan keterangan. "Baru pasal mana yang dilanggar, saksi siapa yang dipanggil siapa saja," kata Fritz.
Dia pun berharap para pihak yang diundang hadir dan tidak menolak undangan Bawaslu. Fritz mengatakan nantinya, bila terbukti, akan dikenai sanksi sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 Pasal 228 tentang Pemilu. Di antaranya parpol tidak dapat mencalonkan seseorang pada pemilu berikutnya.
Pengamat komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto menilai Partai Demokrat harus memberikan sikap resmi terkait cuitan Andi Arief tentang mahar politik. Jangan sampai hanya jadi gelembung politik. Sikap Demokrat ada dua. Meneruskan tuduhan itu ke Bawaslu atau menjadi hoaks. "Sikap resmi Andi Arief dan Partai Demokrat di mana? Ini pernyataan hoaks, fakta yang terverifikasi, atau seperti apa?" kata Gun Gun, kemarin.
Menurut Gun Gun, ini penting agar publik dapat mengetahui apakah pernyataan Andi Arief fakta atau hoaks. Dia juga menanyakan keseriusan dari PKS dan PAN yang disebut-sebut Andi Arief menerima mahar politik dari Sandiaga Uno. Menurutnya, harus ada sikap jelas selaku pihak yang dituduh. "Harus ada political will di ranah hukum," ujarnya. ***
