Pemilu 2019 diyakini tidak menyelesaikan masalah politik maupun masalah ekonomi bangsa.
Begitu kata peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Ichsanuddin Noorsy.
Menurut Noorsy, latar belakang penilaiannya bisa dilihat dari sistem keuangan dan kaderisasi partai yang kurang mempuni. Karena kurangnya kaderisasi dan keuangan yang akuntabel maka tidak heran jika timbul ketidakpercayaan publik di negeri ini.
Situasi politik ekonomi Indonesia menjelang 2019 sangatlah rentan. Sebab, dua pasangan calon masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan pihak-pihak dari luar negeri.
"Pemilu tetap jalan tapi dua calon ini tetap terkoneksi keluar. Saya punya informasinya. Kecenderungan perilakunya Pemilu 2019 tidak akan menyelesaikan akar masalah," ujarnya dalam acara diskusi peluncuran buku berjudul 'Gagasan dan Pemikiran Suripto, Intel Tiga Zaman' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/8).
Di satu sisi, lanjut Noorsy, partai ataupun gabungan partai politik memiliki kewenangan untuk memilih cawapres dan cawapres di tengah sistem keuangan dan kaderisasi partai kurang. Hal itu menurut dia berbeda jauh dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana, keuangan partai untuk kepentingan Pemilu sangatlah akuntabel.
"Di Amerika terbuka dengan yang namanya keuangan. Misalnya Koch Brothers dengan enaknya mengatakan saya sumbang Trump sekian. Dengan enak yang namanya Exxon nyumbang sekian. Di Indonesia berani enggak ngomong seperti itu? Dikasih batasan tapi tidak berani (buka-bukaan)," jelasnya. [nes]
