Deklarasi dukungan ACTA/RMOL
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.
ACTA yang semula mendukung Ustadz Abdul Somad sebagai calon wapres menerima dengan logis pilihan koalisi terhadap Sandi untuk mendampingi Prabowo.
"ACTA akan all out dan pasang badan di jalur hukum memenangkan Prabowo-Sandi pada pemilu mendatang," Juru Bicara ACTA Soraya SH kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/8).
Dia menjelaskan, ada tiga isu utama yang dalam konteks advokasi hukum akan diantisipasi oleh ACTA pada gelaran Pilpres 2019.
Pertama, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaknetralan penyelenggara negara. Di mana, kehadiran sejumlah menteri aktif Kabinet Kerja saat pendaftaran pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Komisi Pemilihan Umum 10 Agustus lalu.
"Saat itu jelas jam kerja dan hari kerja, sehingga seharusnya mereka bekerja sesuai tupoksi masing-masing," kata Soraya.
Padahal, pasal 547 UU 7/2017 jelas melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Namun, Bawaslu RI sama sekali tidak bersuara mengenai hal itu.
Kedua, potensi intimidasi fisik dan hukum terkait perbedaan dukungan politik. ACTA mengingatkan agar penegak hukum bisa menjaga netralitas dalam pemilu kali ini.
"Kontestasi pemilu dengan dua pasangan calon akan sangat ketat. Setiap bentuk ketidaknetralan yang merugikan salah satu pasangan calon akan sangat terlihat dan diketahui masyarakat. Kami ingin penegak hukum tegas dalam menindak kampanye hitam yang ilegal," jelas Soraya.
Terakhir adalah praktik politik uang. Di mana, ACTA meminta semua pihak untuk menjauhi dan menolak politik uang dalam bentuk apapun. ACTA pun akan membuat unit khusus untuk melakukan patroli melawan politik uang. Berkaca dari Pilkada Serentak 2018 kemarin, partisipasi masyarakat sangat penting membantu Bawaslu menindak politik uang.
"Kami berharap agar proses pemilu ini bisa berlangsung dengan tenang dan damai. Kita buktikan bahwa bangsa kita sudah maju dalam berdemokrasi. Perbedaan pilihan politik dan pergantian kepemimpinan nasional adalah hal yang biasa di negara demokrasi sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan," demikian Soraya.
[wah]
