Berita

Ratna Sarumpaet/Net

Politik

Ratna Sarumpaet: Politik Jadi Transaksional Gara-gara UUD Diamandemen

SELASA, 14 AGUSTUS 2018 | 06:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembiayaan politik menjadi hal yang lumrah terjadi dalam sistem demokrasi yang kini dianut bangsa Indonesia. Ini lantaran, UUD 1945 hasil amandemen permisif terhadap demokrasi yang transaksional.

Begitu tegas Presidium Nasional GSI Ratna Sarumpaet menanggapi dugaan mahar yang diberikan Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS, untuk memuluskan jalan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

“UUD yang sekarang kan sudah diacak-acak di zaman Megawati, jadi semua kena dampak,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/8).


Dia menjelaskan, jika UUD tidak diamandemen, maka partai politik akan dilarang mencari uang. Partai akan dibiayai negara dan fokus dalam urusan pengkaderan.

Dengan begitu, partai akan terhindar dari praktik transaksional karena pembiayaan partai yang tinggi.

“Kalau kembali ke UUD 1945 asli, biaya partai dibiayain negara, jadi tidak ada transaksi. Itulah kenapa GSI ingin kembali ke UUD asli,” urainya.

Sementara mengenai dugaan mahar dari Sandiaga, Ratna menilai jika benar PAN dan PKS diberi dana kampanye masing-masing Rp 500 miliar, maka itu bukan mahar untuk memuluskan jalan Sandi menjadi cawapres.

Dana itu murni sumbangan kampanye agar mesin partai koalisi solid dan bisa memenangkan pasangan yang diusung, yakni Prabowo-Sandi.  

“Sebab mereka ini (Gerindra, PKS, dan PAN) sudah lama berkoalisi. Sudah empat tahun dan makin intens saat Pilkada DKI. Jadi kalau itu disebut sumbangan dana kampanye wajar,” jelas Ratna.

Menurutnya hal yang tidak wajar justru terjadi pada tahun 2014 lalu. Kala itu, turut beredar kabar dugaan mahar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PDIP agar dilamar jadi pendamping Jokowi. Nilainya, sambung Ratna, bahkan mencapai Rp 10 triliun.

“Kalau yang murni mahar itu, waktu dugaan mahar JK ke PDIP tahun 2014. Itu dugaan mahar diberikan agar dilamar, karena partai JK (Golkar) tidak dukung Jokowi. Jadi dia bayar agar diterima. Kalau benar, itu murni mahar demi kekuasaan,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya