Pembiayaan politik menjadi hal yang lumrah terjadi dalam sistem demokrasi yang kini dianut bangsa Indonesia. Ini lantaran, UUD 1945 hasil amandemen permisif terhadap demokrasi yang transaksional.
Begitu tegas Presidium Nasional GSI Ratna Sarumpaet menanggapi dugaan mahar yang diberikan Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS, untuk memuluskan jalan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
“UUD yang sekarang kan sudah diacak-acak di zaman Megawati, jadi semua kena dampak,†ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/8).
Dia menjelaskan, jika UUD tidak diamandemen, maka partai politik akan dilarang mencari uang. Partai akan dibiayai negara dan fokus dalam urusan pengkaderan.
Dengan begitu, partai akan terhindar dari praktik transaksional karena pembiayaan partai yang tinggi.
“Kalau kembali ke UUD 1945 asli, biaya partai dibiayain negara, jadi tidak ada transaksi. Itulah kenapa GSI ingin kembali ke UUD asli,†urainya.
Sementara mengenai dugaan mahar dari Sandiaga, Ratna menilai jika benar PAN dan PKS diberi dana kampanye masing-masing Rp 500 miliar, maka itu bukan mahar untuk memuluskan jalan Sandi menjadi cawapres.
Dana itu murni sumbangan kampanye agar mesin partai koalisi solid dan bisa memenangkan pasangan yang diusung, yakni Prabowo-Sandi.
“Sebab mereka ini (Gerindra, PKS, dan PAN) sudah lama berkoalisi. Sudah empat tahun dan makin intens saat Pilkada DKI. Jadi kalau itu disebut sumbangan dana kampanye wajar,†jelas Ratna.
Menurutnya hal yang tidak wajar justru terjadi pada tahun 2014 lalu. Kala itu, turut beredar kabar dugaan mahar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PDIP agar dilamar jadi pendamping Jokowi. Nilainya, sambung Ratna, bahkan mencapai Rp 10 triliun.
“Kalau yang murni mahar itu, waktu dugaan mahar JK ke PDIP tahun 2014. Itu dugaan mahar diberikan agar dilamar, karena partai JK (Golkar) tidak dukung Jokowi. Jadi dia bayar agar diterima. Kalau benar, itu murni mahar demi kekuasaan,†tukasnya.
[ian]
