Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Mahar Politik Bisa Buat Marwah Demokrasi Hilang

SENIN, 13 AGUSTUS 2018 | 06:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Mahar politik merupakan permasalahan yang tidak bisa ditolerir dalam kehidupan demokrasi bangsa ini. Sebab, ini menyangkut integritas kepemimpinan bangsa.

Begitu kata Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (13/8).

Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang transaksional. Untuk itu, dia meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bergerak untuk mengusut kasus mahar politik yang sempat mencuat jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ditutup.


“Bawaslu harus bertindak cepat, karena apabila informasi mengenai mahar Rp 500 miliar itu benar, maka sebagaimana Pasal 228 UU Pemilu, Bawaslu dapat mencoret nama calon presiden atau calon wakil presiden sejak dini,” ujarnya.

Sementara terhadap partai yang terbukti menerima mahar tersebut, Bawaslu wajib memberikan sanksi.

“Ini adalah langkah penyelamatan demokrasi di Indonesia,” jelasnya.

Aulia menjelaskan bahwa kasus mahar politik ini bisa membuat marwah demokrasi Indonesia hilang. Untuk itu, dia meminta agar kasus ini segera dituntaskan agar rakyat mengetahui yang sebenarnya terjadi. Sehingga tidak ada lagi pesimistis terhadap demokrasi yang tengah dibangun bangsa ini.

“Karena selamanya negara Indonesia akan dikenang sebagai negara demokrasi transaksional,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya