Berita

Habiburokhman/Net

Nusantara

Habiburokhman Layak Jadi Wagub DKI

MINGGU, 12 AGUSTUS 2018 | 18:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil gubernur Jakarta pengganti Sandiaga Uno terus dipergunjingkan meskipun kabarnya koalisi Kertanegara sepakat posisi tersebut jatah PKS.

Nama politisi PKS Mardani Ali Sera disebut-sebut kandidat terkuat. Mardani menyatakan siap jika direstui ketum parpol anggota koalisi.

Di luar Mardani, sejumlah nama terus didorong. Setidaknya ada dua kubu yang sudah berupaya menguatkan posisinya, yakni kubu Sudirman Said dan Mohamad Taufik.


Nama Sudirman Said yang diusung Gerindra di Pilgub Jawa Tengah diaspirasikan oleh pendukung salah satunya Zeng Wei Jian alias Ken Ken. Bahkan selain mengincar kursi Wakil Gubernur DKI, kubu Sudirman Said juga mengincar kursi Ketua Tim Sukses Prabowo-Sandi. Namun informasi yang diperoleh mengatakan, untuk posisi ini langkahnya terganjal Djoko Santoso.

Adapun nama Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Gerindra Jakarta, Mohamad Taufik, antara lain diwacanakan oleh Direktur Forum Diskusi Jurnalis Jakarta (FDJJ), Ahmad Jubair. Taufik dinilai memahami problem penuntasan transportasi, banjir hingga ekonomi kerakyatan. Pengalamannya sebagai aktivis LSM yang membedah sederet persoalan ibukota jadi modal penting.

Kini giliran Barisan Insan Muda (BIMA) yang angkat suara. Mereka menyebut sosok yang paling tepat menjadi Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno adalah Ketua Ketua bidang Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

"Beliau adalah tokoh muda yang sangat paham Jakarta," kata Ketua Umum BIMA, Syarief Hidayatullah, melalui pesan elektronik yang disebarluarkan Minggu (12/8).

Selain di Gerindra, Habiburokhman saat ini aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Syarif mrngatakan sebagai advokat pembela rakyat, hampir setiap hari Habiburokhma bertemu masyarakat bawah Jakarta sehingga dia senantiasa tahu apa yang menjadi kegelisihan masyarakat.

"Kehandalannya di bidang hukum akan membantu mengamankan kebijakan-kebiijakan Pemprov DKI yang kerap dipersoalkan secara hukum. Kasus-kasus seperti adanya teguran dari Ombudsman atau KASN bisa diantisipasi dan ditanggulangi," tukas Syarif.[dem]

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya