Berita

Habiburokhman/Net

Nusantara

Habiburokhman Layak Jadi Wagub DKI

MINGGU, 12 AGUSTUS 2018 | 18:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil gubernur Jakarta pengganti Sandiaga Uno terus dipergunjingkan meskipun kabarnya koalisi Kertanegara sepakat posisi tersebut jatah PKS.

Nama politisi PKS Mardani Ali Sera disebut-sebut kandidat terkuat. Mardani menyatakan siap jika direstui ketum parpol anggota koalisi.

Di luar Mardani, sejumlah nama terus didorong. Setidaknya ada dua kubu yang sudah berupaya menguatkan posisinya, yakni kubu Sudirman Said dan Mohamad Taufik.


Nama Sudirman Said yang diusung Gerindra di Pilgub Jawa Tengah diaspirasikan oleh pendukung salah satunya Zeng Wei Jian alias Ken Ken. Bahkan selain mengincar kursi Wakil Gubernur DKI, kubu Sudirman Said juga mengincar kursi Ketua Tim Sukses Prabowo-Sandi. Namun informasi yang diperoleh mengatakan, untuk posisi ini langkahnya terganjal Djoko Santoso.

Adapun nama Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Gerindra Jakarta, Mohamad Taufik, antara lain diwacanakan oleh Direktur Forum Diskusi Jurnalis Jakarta (FDJJ), Ahmad Jubair. Taufik dinilai memahami problem penuntasan transportasi, banjir hingga ekonomi kerakyatan. Pengalamannya sebagai aktivis LSM yang membedah sederet persoalan ibukota jadi modal penting.

Kini giliran Barisan Insan Muda (BIMA) yang angkat suara. Mereka menyebut sosok yang paling tepat menjadi Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno adalah Ketua Ketua bidang Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

"Beliau adalah tokoh muda yang sangat paham Jakarta," kata Ketua Umum BIMA, Syarief Hidayatullah, melalui pesan elektronik yang disebarluarkan Minggu (12/8).

Selain di Gerindra, Habiburokhman saat ini aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Syarif mrngatakan sebagai advokat pembela rakyat, hampir setiap hari Habiburokhma bertemu masyarakat bawah Jakarta sehingga dia senantiasa tahu apa yang menjadi kegelisihan masyarakat.

"Kehandalannya di bidang hukum akan membantu mengamankan kebijakan-kebiijakan Pemprov DKI yang kerap dipersoalkan secara hukum. Kasus-kasus seperti adanya teguran dari Ombudsman atau KASN bisa diantisipasi dan ditanggulangi," tukas Syarif.[dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya