Berita

Foto/Net

Politik

Komunikasi Dan Monografi Politik, Kunci Merebut Kemenangan

SABTU, 11 AGUSTUS 2018 | 19:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kemenangan dalam kontestasi politik tidak lepas dari kemampuan membangun opini dan analisa terhadap peta politik. Strategi pemenangan di tingkat desa sangat penting untuk mendukung kemenangan besar.

"Membangun persepsi sesungguhnya inti dari komunikasi politik. Siapapun yang mampu merebut persepsi masyarakat maka dia yang akan memenangkan kontestasi politik," jelas pratisi komunikasi politik Adman Nursal dalam Workshop Nasional Anggota FPG DPRD se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (11/8).

Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan oleh calon anggota legislatif dalam berkomunikasi dengan konstituen, yakni soal kompetensi dan kehangatan.


"Kalau aspek kompetensi menyangkut kemampuan, kecerdasan dan kepintaran dalam berkomunikasi. Bagi calon yang berpengalaman tentu lebih mudah mencari celah, sementara bagi pemula harus mampu memahami isu agar masyarakat meyakini kompetensi yang dimiliki," papar Adman.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dalam komunikasi politik, kemampuan mengaduk emosi dalam berkomunikasi akan sangat penting untuk menciptakan kedekatan dan daya tarik pada masyarakat.

"Sebagus apapun konten yang disampaikan tetapi tidak ada ada tambahan hal-hal yang bersifat emosional tentu tidak berdampak dan membekas," kata Adman.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Kamaruddin menambahkan, proses pemenangan pemilu harus dilakukan dengan data, terukur dan sistematis. Kemenangan dalam kontestasi politik tidak dapat dilakukan dengan manajemen berbasis feeling. Monografi politik tingkat menjadi krusial dalam analisis.

"Monografi politik merupakan peta politik tentang karakteristik pemilih dengan menjadikan desa sebagai unit analisis. Desa/kelurahan merupakan struktur terdepan yang berhadapan langsung dengan problematika kehidupan masyarakat," urainya.

Lanjut Kamaruddin, dengan memiliki monografi politik akan dapat memperoleh data tentang preferensi politik dan karakter pemilih ditingkat desa/kelurahan. [wah] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya