Berita

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno/Net

Politik

PILPRES 2019

Tolak Sandiaga Uno, Demokrat Tawarkan Dua Opsi

KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 | 22:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrat menolak Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo Subianto. Partai Demokrat membuka dua opsi jika masih diharapkan berada di Koalisi Kertanegara.

"Pertama, kembali ke komitmen/janji Prabowo yang meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survey," kicau Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief di akun twitternya beberapa saat lalu.

"Kedua, cari figur alternatif utk dibicarakan bersama dengan pertimbangkan kemungkinan mengalahkan Jokowi-Ma'ruf Amien," kicau dia lagi.


Beberapa saat tadi Prabowo mendatangi SBY di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung 20 menit.

"Sikap Partai Demokrat sampai pk 22.30 malam ini adalah menolak pencawapresan Sandi Uno karena melanggar etik koalisi, berasal dari Partai Gerindra, sama dengan capres Prabowo, dan belum menerima alasan Prabowo tidak menunjuk AHY karena PAN dan PKS menolak," tulis Andi Arif.

Andi mengatakan sikap Partai Demokrat menolak Sandi Uno tidak melanggar etika. Memang Prabowo sebagai capres punya hak menentukan cawapres. Namun sikap tersebut diambil Demokrat sesuai dengan azas keadilan dimana Prabowo mengentertain penolakan PAN dan PKS terhadap AHY sebagai cawapres.

"Partai Demokrat besok pagi akan menyatakan sikap terhadap kelanjutan dalam koalisi ini karena menurut aturan tidak boleh netral. Kami berharap dalam dua atau tiga jam terakhir Prabowo dan Demokrat ada kesepakatan. Jika tdk ada kesepakatan, kami akan tempuh jalan berbeda," tulis Andi Arief.[dem]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya