Berita

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno/Net

Politik

PILPRES 2019

Tolak Sandiaga Uno, Demokrat Tawarkan Dua Opsi

KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 | 22:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrat menolak Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo Subianto. Partai Demokrat membuka dua opsi jika masih diharapkan berada di Koalisi Kertanegara.

"Pertama, kembali ke komitmen/janji Prabowo yang meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survey," kicau Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief di akun twitternya beberapa saat lalu.

"Kedua, cari figur alternatif utk dibicarakan bersama dengan pertimbangkan kemungkinan mengalahkan Jokowi-Ma'ruf Amien," kicau dia lagi.


Beberapa saat tadi Prabowo mendatangi SBY di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung 20 menit.

"Sikap Partai Demokrat sampai pk 22.30 malam ini adalah menolak pencawapresan Sandi Uno karena melanggar etik koalisi, berasal dari Partai Gerindra, sama dengan capres Prabowo, dan belum menerima alasan Prabowo tidak menunjuk AHY karena PAN dan PKS menolak," tulis Andi Arif.

Andi mengatakan sikap Partai Demokrat menolak Sandi Uno tidak melanggar etika. Memang Prabowo sebagai capres punya hak menentukan cawapres. Namun sikap tersebut diambil Demokrat sesuai dengan azas keadilan dimana Prabowo mengentertain penolakan PAN dan PKS terhadap AHY sebagai cawapres.

"Partai Demokrat besok pagi akan menyatakan sikap terhadap kelanjutan dalam koalisi ini karena menurut aturan tidak boleh netral. Kami berharap dalam dua atau tiga jam terakhir Prabowo dan Demokrat ada kesepakatan. Jika tdk ada kesepakatan, kami akan tempuh jalan berbeda," tulis Andi Arief.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya