Berita

Nusantara

Gubernur NTB Terpilih Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 | 22:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah diminta menetapkan musibah gempa yang terjadi di Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Kalau pemerintah punya hati dan peduli, mestinya gempa Lombok menjadi bencana nasional," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Zulkieflimansyah kepada wartawan, Kamis (9/8).

Zul mengungkapkan, selain sudah menelan ratusan korban meninggal dunia dan ribuan yang terluka, juga banyak rumah warga yang roboh akibat musibah tersebut.


Seperti di Kabupaten Lombok Utara yang hampir 80 rumah penduduk hancur. Sekarang masyarakat tidur di luar, di sawah, di bawah terpal sederhana. Seberapa lama anak bayi, orang tua dan lainnya akan hidup seperti ini,? tuturnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Lombok 7 SR terus bertambah. Data perhari ini menyebutkan korban jiwa mencapai 259 orang.

Korban meninggal terdapat di Kabupaten Lombok Utara 212 orang, Lombok Barat 26 orang, Lombok Timur 11, Kota Mataram 6, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2 orang.

Sebanyak 1.033 orang luka berat dan masih dirawat inap di rumah sakit dan puskesmas. Pengungsi akibat gempa Lombok sebanyak 270.168 orang yang tersebar di banyak tempat.

Gempa Lombok juga menimbulkan kerusakan fisik meliputi 67.857 unit rumah, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit mushola rusak, dan 20 unit perkantoran rusak.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya