Presiden Joko Widodo tidak perlu gentar menghadapi pernyataan para petinggi PBNU. Ancaman bahwa warga Nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih bukan berasal dari kalangan NU hanya gertak sambal.
Demikian dikatakan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/8) malam.
"PBNU tidak bisa menyetir suara seluruh jamaah NU. Terbukti ketika Pilpres 2004, Megawati gagal mengalahkan SBY-JK meski menggandeng Hasyim Muzadi yang ketika itu menjabat ketua umum PBNU sebagai cawapres," katanya.
Nahdliyin, menurut Sya'roni, mengambil sikap politik sendiri. Suara NU terbesar ada di kalangan NU kultural, jumlahnya jauh lebih besar dari NU struktural.
"Dan terbukti selama ini kalangan NU kultural mampu berpikir rasional dan dinamis. Tidak serta merta mengikuti arahan NU struktural," tukas Sya'roni.
Ancaman sebelumnya disampaikan Ketua PBNU Robikin Emhas. Ia menyatakan warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi bila capres yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU.
Hal itu dia sampaikan usai pertemuan sejumlah kiai NU di kantor PBNU. Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.
Robikin menegaskan Jokowi harus mengambil kader dari NU sebagai cawapresnya jika ingin mendapatkan dukungan dari PBNU. Sebab, para kiai-kiai sepuh NU telah berpesan bahwa cawapres Jokowi haruslah berasal dari kader NU meski PBNU secara institusi tak berwenang untuk menyodorkan nama cawapres.
"Pada pokoknya pesan para masayih, para kiai, ulama, akan kita sampaikan kepada pihak lain, bahwa kalau tidak kader NU, khawatir warga Nahdiyin tidak merasa memiliki tanggung jawab moral," demikian kata Robikin.
[dem]
