Sebanyak 48 vendor yang bekerja sama dalam pengelolaan Blok Selat Panjang, Riau mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan turun tangan mengatasi kekisruhan pengelolaan, pasca operator PT Petroselat mengalami pailit.
Akibat status kepailitan Petroselat, pemerintah berencana melelang blok tersebut sehingga nasib puluhan vendor tidak jelas.
"Utang Petroselat sedikitnya Rp 116 miliar kepada 48 vendor, belum termasuk pembayaran gaji karyawan dan beberapa kreditur yang masuk penagihan setelah proses pailit itu diketahui," kata kuasa hukum vendor Hendra Setiawan Boen dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/8).
Dia menjelaskan, para vendor meminta kurator dapat mengejar kreditur Petroselat yaitu PT Sugih Energy Tbk. yang menjadi pemegang 55 persen participating interest (PI) dan PT PetroChina International Selat Panjang yang menjadi mitra.
"Untuk itu, Kementerian ESDM dan SKK Migas bisa memperhatikan dan memberikan solusi bagi para vendor yang dirugikan dengan terminasi Blok Selat Panjang ini," kata Hendra.
Menurutnya, pasal 6 junto pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Permen ESDM 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Permen ESDM 26/2017 mengatur bahwa dalam hal kontrak kerja sama tidak diperpanjang maka kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi atau sini cost. Kewajiban dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru.
"Jadi, kita dalam kontrak baru oleh kontraktor baru nanti tercantum soal biaya yang belum dikembalikan oleh kontraktor lama nanti akan dibayar kontraktor baru setelah berproduksi kembali," jelas Hendra.
Danang Wibowo, salah satu vendor dari PT Sigma Cakrawala International mengatakan, saat ini, Blok Selat Panjang hampir tidak berproduksi karena Petroselat pailit. Tapi para vendor kesulitan mengetahui angka produksi selama ini karena Petroselat belum membuka data room.
Menurutnya, para Vendor sudah bertemu dengan SKK Migas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Siapapun kontraktor baru ikut bertanggung jawab. Peristiwa seperti Petroselat ini seharusnya bisa terdeteksi secara dini. Kita merasa dizalimi, kita tidak dibayar mulai dari hal-hal yang kecil, padahal vendor punya hal yang diatur dalam kontrak," jelasnya.
[wah]
