Berita

Foto/Net

Politik

Aneh Sebut Mahfud MD Bukan Kader NU

RABU, 08 AGUSTUS 2018 | 21:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sinyal mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi) kian menguat. Sejumlah struktural Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan pesan bernada ancaman, tak akan mendukung Jokowi jika mengambil cawapres yang bukan kader Nahdlatul Ulama (NU).

Seperti diketahui, ada pihak yang meragukan ke-NU-an Mahfud MD setelah tokoh ini disebut menjadi cawapres potensial Jokowi.

Menanggapi ini, KH Muchlis Muhsin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Modung Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengingatkan, pengurus PBNU harus bijak dalam melontarkan statment. Jangan menjadikan PBNU seolah menjadi alat politik kekuasaan. Apalagi dengan ahistoris dan serampangan mencap seorang tokoh bukan kader NU.


"Sebenarnya, harus malu jika mencapai kekuasaan atau menjegal seseorang dengan cara yang tidak terhormat seperti ini," kata Kiai Muchlis yang juga alumnus Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Rabu (8/8).

KH Muchlis heran, banyak yang meragukan ke-NU-an tokoh sekaliber Mahfud MD.

"Yang saya tidak habis pikir jika statment itu betul-betul valid, kenapa PBNU kok menolak seorang tokoh besar yang ke-NU-annya tidak diragukan lagi. Meskipun beliau Pak Mahfud secara struktural tidak terdata tapi dalam kiprahnya di NU sangat luar biasa bahkan Gus Dur saja mengakui kehebatan beliau," terang Kiai Muchlis.

Apalagi, lanjutnya, Mahfud MD tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mengecewakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh NU sekaligus mantan ketua umum partai yang kelahirannya dibidani oleh NU, PKB.

"Beda halnya dengan sebagian kader NU dan PKB lainnya, track record Pak Mahfud tak pernah mengecewakan Gus Dur. Apalagi Pak Mahfud sangat dikenal dan tidak diragukan lagi kemampuannya dalam bidang hukum dan konstitusi," ujarnya.

Dia berpesan, sudah saatnya NU berdiri tegak di tengah dalam menilai dan merekomendasikan kader-kader terbaiknya.

Seperti diketahui, elite-elite PBNU plus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu di kantor PBNU. Ada pesan bernada ancaman akan mencabut dukungan untuk Jokowi.

"Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Ketua PBNU Robikin Emhas mengungkap isi pertemuan di PBNU, Jakarta Pusat (8/8).

Pertemuan diikuti oleh Rais Aam PBNU Maruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas, Cak Imin, dan sejumlah tokoh lain.

Robikin mengatakan PBNU meminta Jokowi mengambil kader NU sebagai cawapres. Mahfud MD yang disebut-sebut menjadi cawapres terkuat, disebutnya bukanlah kader NU.

"Itu sudah dibicarakan berkali-kali tidak termasuk yang disebut," kata Robikin menjawab pertanyaan apakah Mahfud Md termasuk tokoh yang diterima oleh PBNU.

Robikin menyatakan, para kiai sepuh PBNU juga berpesan hal yang sama, bahwa cawapres haruslah kader NU. Meski demikian, dia mengatakan NU tak menyorongkan nama. "Sepenuhnya kita serahkan ke Pak Jokowi," tandasnya. [fiq]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya