DRAMA seleksi Cawapres makin samar, gaib dan misterius. Proses seleksinya yang sangat tertutup, adu rahasia, adu misteri dan adu gaib tersebut mengingatkan kita pada aksi kocak Doraemon dengan kantong ajaibnya. Kantong ajaib Doraemon itu dapat menyulap berbagai macam peralatan yang bisa menyelesaikan masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi Nobita.
Ada mesin waktu gaib yang dapat mengantarkan Nobita menerobos lorong ruang dan waktu. Ada juga baling-baling ajaib yang dapat menerbangkan Nobita menghindari macet. Demikian juga senter ajaib yang berfungsi mengubah suatu benda jadi lebih kecil sehingga mudah ditenteng kemana-mana.
"Jika kantong ajaib Doraemon itu dapat dimaterialkan di alam nyata digital, maka kantong ajaib tersebut dapat saja dipakai untuk menyeleksi Cawapres-nya Joko Widodo, juga Cawapres yang mendampingi Jenderal Prabowo".
Baik koalisi Parpol kubu Jokowi maupun koalisi Parpol di kubu Prabowo sepertinya enggan melibatkan kader dan pengurus Parpol dalam membuat keputusan yang sangat menentukan nasib bangsa tersebut. Cukup menggunakan kantong gaibnya Pak Jokowi dan kantong ajaibnya Pak Prabowo, semuanya ditanggung "mumet" pada waktunya.
Luar biasa, praktek bernegara di era saat ini selain sangat sarat KKN, juga berlangsung makin primitif, terbelakang dan tidak beradab. Situasi dan praktik politik bernegara yang serba tertutup, konspiratif, dagang sapi yang pernah kita tentang di masa yang lampau, justru kembali dipraktekan dalam penentuan Capres dan Cawapres.
Bayangkan saja, di era demokrasi medsos dan ekonomi digital yang menuntut keterbukaan dalam seluruh aspek kehidupan, tapi dalam proses penentuan Cawapres justru dilakukan secara ghaib dan rahasia, "semoga tak sambil membakar kemenyan".
Padahal pemilihan sejumlah pejabat negara, misalnya pemilihan pimpinan OJK dan komisioner KPK dilakukan secara terbuka. Baik mekanisme pemilihannya, syarat dan kriteria untuk menjadi pejabat negara tersebut juga dirumuskan secara terbuka. Bahkan dibentuk tim seleksi hingga pendaftaran untuk menjadi calon pejabat negara, semuanya dilakukan secara terbuka.
Namun anehnya, untuk menyeleksi Cawapres justru dilakukan secara tertutup, gaib dan sangat rahasia. Katanya Cawapres nya ada di kantongnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, hanya beliau berdua beserta Ketum Parpol dan Tuhan yang maha kuasa yang tahu sosok yang akan diajukan tersebut.
Perhatikan pernyataan yang rada primitif para pimpinan Parpol dari kedua kubu terkait drama Cawapres tersebut. "Cawapres-nya telah mengkerucut pada satu nama. Ada di kantong Pak Jokowi. Kami serahkan kepada Pak Jokowi untuk menentukan 'hari baik' mengumumkan nama tersebut".
Pada kesempatan yang lain, Presiden Joko juga menyampaikan pernyataan dengan nada yang tidak jauh berbeda. "Cawapres-nya ada di kantong saya, hanya saya yang tahu. Bisa saja diumumkan dulu baru daftar, bisa aja daftar langsung diumumkan," ujar Joko Widodo dengan nada enteng dan sok misterius.
Bahkan kriteria Cawapres hingga mekanisme dalam penentuan Capres dan Cawapres tak dirumuskan secara terbuka yang melibatkan stake holder Partai, kader dan pengurus Parpol. Penentuan Cawapresnya sangat tergantung pada selera dan "cuaca hati" dari Ketum Parpol dan Capres yang diusungnya.
Seakan-akan seluruh kader dan konstituen Parpol tidak punya hak konstitusional untuk turut menentukan Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh setiap Parpol. Rakyat Indonesia juga disandera dan dijebak pada pilihan yang ditentukan oleh penguasa kartel Parpol tersebut. Pedihnya lagi sejumlah Parpol masih dikuasai oleh kartel politik keluarga.
Sebagai catatan akhir untuk mengingatkan kita, bukankah di awal reformasi kita pernah dipertontonkan oleh sebuah praktek politik moderen dalam penentuan Capres yang dijalankan oleh Partai Golkar. Dipimpin oleh Ketua Umumnya Akbar Tanjung, Golkar menempuh mekanisme konvensi dalam menentukan Capresnya. Walaupun Akbar Tanjung sebagai salah satu peserta akhirnya kalah.
Partai Demokrat juga pernah menempuh jejak Partai Golkar, menggelar konvensi yang dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Walaupun, hasil konvensinya tak diperjuangkan oleh Partai Demokrat. SBY akhirnya memilih mengalah untuk mendorong maju besannya sendiri yaitu Hatta Rajasa untuk berpasangan dengan Prabowo.
Jika situasi politik bernegara seperti ini dibiarkan terus oleh kaum terpelajar, maka tak lama lagi negeri ini akan dikuasai oleh segelintir kartel politik keluarga yang bersekongkol dengan kartel ekonomi taipan. Demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat dan kemandirian bangsa dan negara otomatis tenggelam dengan sendirinya.
[***]Penulis adalah kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP)
