Berita

Foto/RMOL

Politik

Gandeng AHY Yang Kartu Mati, Prabowo Sulit Hadapi Jokowi

SELASA, 07 AGUSTUS 2018 | 20:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan sulit menghadapi Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY dianggap kartu mati.

"Prabowo-AHY bukan pasangan yang bisa membuat orang-orang yang selama ini setuju ganti presiden plong. Banyak yang akan kecewa. Dukungan akan kurang maksimal," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/8).

Menurut Sugiyanto, dukungan terhadap Prabowo tidak akan kempes jika cawapres yang mendampinginya figur yang bersih dan diterima masyarakat.


"(AHY) di Pilgub DKI saja kalah. Silviana Murni (cawagub AHY) dilaporkan terus ke KPK. Jelang pencoblosan, AHY 'dibom atom' oleh Antasari Azhar. Terkait kriminalisasi Antasari ketika jadi Ketua KPK. Nah di Pilpres nanti bisa saja Antasari mengeluarkan lagi bom atomnya," kata Sgy, demikian Sugiyanto disapa.

"Kalau tidak, bisa saja yang diserang SBY. Dua periode jadi presiden sudah pasti membuat SBY punya banyak musuh. Serangan terhadap SBY akan berdampak pada elektabilitas AHY," sambung dia.

Sgy mengingatkan, sejak awal koalisi mengusung Prabowo dibangun PKS, PAN dan Gerindra. Jika tiba-tiba kader Demokrat yang mendapat tiket cawapres maka secara tidak langsung menampikan komitmen PKS dan PAN menatap Pilpres 2019 bersama Gerindra.

Secara historis koalisi PAN, PKS dan Gerindra lebih lama terjalin. Sementara Demokrat, misalnya di Pilpres 2014, bukan partai yang mendukung Prabowo. Demokrat abstain. Padahal saat itu Hatta Rajasa yang merupakan cawapres Prabowo adalah besan SBY.

"Pilpres memang membutuhkan dana yang sangat besar. Itu nggak bisa dinapikan. Tapi jauh lebih penting kepercayaan dari masyarakat. Prabowo harus memilih figur cawapres yang disukai masyarakat. Misalnya Rizal Ramli atau Ustad Abdul Somad. Soal logistik yang besar akan teratasi dengan kontribusi masyarakat," tukas Sgy.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya