Berita

Foto/Net

Politik

Poros Ketiga Bisa Gagalkan Prabowo-AHY

SELASA, 07 AGUSTUS 2018 | 19:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai politik yang selama ini mengkampanyekan gerakan #2019GantiPresiden tidak mudah memenangkan Pilpres. Besar kemungkinan malah bakal gigit jari. Dinamika berubah jika muncul poros ketiga di luar Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Poros ketiga, jika ada, tidak menguntungkan untuk membantu gerakan ganti presiden karena akan mengambil suara dari Prabowo Subianto," kata Direktur Riset Roda Tiga Konsultan, Rikola Fedri, dalam diskusi "#2019GantiPresiden: Ke Arah Siapa?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/8).

Gerakan #GantiPresiden dikampanyekan untuk menghimpun suara pemilih oposisi. Gerakan ini dinisiasi dan kerap didengungkan pengurus PKS dan Gerindra, dua parpol yang hampir bisa dipastikan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres mendatang. Belakangan menguat kabar dua nama cawapres Prabowo yang akan diputuskan yakni Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Rikola mengatakan hasil survei lembaganya memotret jika hanya diramaikan Jokowi dan Prabowo, Pilpres 2019 akan dimenangkan Jokowi. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Jokowi 51,6% unggul dari Prabowo yang hanya 30,8%.

Berbeda ketika Pilpres diikuti lebih dari dua capres. Dalam survei yang dilakukan pada 23 Juli-1 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.060 responden yang tersebar di 34 provinsi itu, kata Rikola, elektabilitas petahana tidak unggul telak.

"Elektabilitas Jokowi di bawah 50%. Hasil survei ini cenderung berlawanan dengan sejumlah survei yang telah dirilis sebelumnya, yang menunjukkan kalau elektabilitas Jokowi terus turun hingga angka 30%-an, bukan stagnan," demikian Rikola.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya