Berita

Zulkifli Hasan/Net

Wawancara

WAWANCARA

Zulkifli Hasan: Sampai Saat Ini Capres PAN Masih Zulkifli, Tunggu Hasil Rakernas Saja Bagaimana...

SENIN, 06 AGUSTUS 2018 | 08:53 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019 sudah dibuka mulai kemarin hingga 10 Agustus mendatang. Peta koalisi yang akan bertarung di Pemilu 2019 pun sudah mulai tampak. Hanya beberapa partai yang belum menya­takan dukungannya secara resmi kepada bakal cawapres. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

 Hingga beberapa hari lalu PAN masih belum menentu­kan sikap dalam Pilpres 2019. Mereka belum menyatakan secara resmi apakah mendu­kung Prabowo atau Jokowi sebagai bakal cawapres. Akan tetapi, belakangan PAN jus­tru condong akan berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto, meski ada satu kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi yakni Asman Abnur Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lantas bagaimana sikap PAN saat ini? Apakah sudah ada titik terang mengenai siapa capres yang akan mereka dukung? Berikut penuturan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Apakah PAN sudah menen­tukan sikap siapa yang akan didukung?
Oh iya tentu kami akan rakernas (rapat kerja nasional) hari Senin di Jakarta nanti datang aja.

Setelah rakernas baru ada sikapnya?
Oh iya, iya.

Tapi tampaknya PAN con­dong ke koalisinya Prabowo?

Lihat saja Senin nanti raker­nas. Nanti keputusannya kan setelah rakernas.

Selain Prabowo, apakah figur bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo masuk radar bakal capres PAN tidak?
Radar? Oh iya, radar semuan­ya masuk radar.

Kabarnya Gerindra dan Demokrat sepakat untuk men­dorong AHY sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Apa benar itu?
Ah kamu kayak yang paling tahu aja. Tunggu Senin-Selasa selesai rakernas.

Besok di arena rakernas apakah akan langsung to the point membicarakan siapa bakal capres-cawapres atau masih bngomongin soal ke­mungkinan berpindah koal­isi?
Nanti tunggu gimana keputu­san rakernas. Tunggu bagaimana Senin-Selasa.

Agenda rakernas apa saja?
Soal pileg dan pilpres

Jadi PAN condong untuk du­kung Jokowi atau Prabowo?
Tunggu bagaimana rakernas Senen-Selasa. Yang dibicarakan dalam rakernas itu tentang pileg dan pilpres

Arahnya?
Nanti lihat saja setelah rakernas.

Apakah ada kemungkinan PAN dan PKS untuk mengusung Gatot?

Tunggu rakernas hari Senin- Selasa saja nanti bagaimana. Caprenya sekarang masih Zulkifli Hasan.

Rakernas nanti mengun­dang siapa saja?
Kami enggak ngundang siapa-siapa. Kami bahas internal saja.

Dalam waktu delat ada ren­cana bertemu untuk mema­tangkan koalisi enggak?
Macam-macam kalau pertemuan, kami terus-terusan mengadakan pertemuan. Ini kami mau ketemu lagi dengan orang-orang.

PAN akan mengikuti ijtima ulama atau enggak?
Ijtima ulama itu strong. Rekomendasinya tentu kami terima, dan kami taruh di atas meja. Usulan partai-partai semuanya kami taruh diatas meja itu dong.

Soal lain. Saat ini menurut Anda bagaimana pandangan soal konstitusi kita saat ini?
Menurut saya peran konstitusi masih lemah dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia. Hal itu terlihat dari tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pendanaan partai. Partai politik itu tidak boleh cari uang, tapi biayanya tinggi dan tidak ditanggung negara. Jalan kelu­arnya bagaimana? Kalau tidak, habis nanti orang-orangnya ditangkap KPK. Jadi harus ada perombakan dalam pengaturan ketatanegaraan. Di tengah kon­disi Indonesia terkini, di mana korupsi semakin merajalela, harus dibantu peraturan-pera­turan yang kekinian, sehingga dapat membantu jalannya trans­paransi. Atau perlu penyempur­naan menurut para pakar perlu disempurnakan misalnya sistem ketatanegaraannya, sistem poli­tik, sistem pemilu, sistem pilpres dan lainnya.

Sebagai Ketua MPR apa yang Anda lakukan terkait masalah ini?

Jadi MPR sudah sepakat, kami sudah bentuk Panitia Ad-Hoc (PAH) I dan PAH II kemarin waktu rapat gabubgan. PAH I membidangi pokok-pokok ha­luan negara akan dirumuskan, PAH II itu rekomendasi tatib dan tap MPR. PAH I dipimpin pak Ahmad Basarah, semen­tara PAH II di pimpin oleh pak Rambei. Masing-masih ada 45 anggotanya, nanti nama-namanya akan dimasukan. Ini baru rancangan yah, nanti tentu harus disahkan di paripurna tanggal 16 dan isinya itu men­genai UUD 45. Andaikata nanti selesai jadi bahannya, maka bahan itu tergantung keputusan politik. Kalau Pak Presiden setuju, parpol setuju bisa dilan­jut ke amandemen. Kalau tidak kami punya bahan. Kakau sudah jadi kan MPR yang akan datang kalau enggak ada keputusan politik untuk dilanjutkan ke proses amandemen karena kalau setuju kelar itu.

Apakah timnya sudah ber­jalan?

Ini kan PAH-nya lagi diben­tuk. Nanti baru dirumuskan bagaimananya.

Memang apa saja sih kele­mahan konstitusi kita?
Memang kita apresiasi kuta berterimakasih kepada IARMi ini kan memberikan rekomen­dasi pentingnya penyempurnaan sisten ketatanegaraan kita mela­lui UUD itu bagus sekali apakah negeri kita sudah oke atau perlu penyempurnaan menurut para pakar perlu disempurnakan, misalnya sistem kenegaraan sisten politik sistem pemilu sisten pil­pres dll itu gimana parpol tidak boleh cari uang tapi biayanya tinggi dan tidak ditanggung negara bagaimana jalan kelu­arnya. Kalau enggak ada habis nanti ketangkep semua.

Apakah sudah ada evalu­asi terkait masalah konstitusi tersebut?

Ini kan masih dibahas.

Soal kasus adanya kela­paran di Provinsi Maluku ba­gaimana Anda melihatnya?

Itu harus segera diatasi ka­lau enggak negara melanggar konstitusi bahaya. Karena neg­ara melindungi segenap bangsa Indonesia kalau ada yang mati kelaparan negara melanggar konstitusi. ***

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kejanggalan LHKPN Wakil DPRD Langkat Dilapor ke KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 21:23

Jumhur Hidayat Apresiasi Prabowo Subianto Naikkan Upah di 2025

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:56

Indeks Korupsi Pakistan Merosot Kelemahan Hampir di Semua Sektor

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:44

Beban Kerja Picu Aksi Anggota KPU Medan Umbar Kalimat Pembunuhan

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:10

Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahmi Akbar Ormas Islam

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:08

Bawaslu Sumut Dorong Transparansi Layanan Informasi Publik

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:52

Empat Negara Utama Alami Krisis Demografi, Pergeseran ke Belahan Selatan Dunia, India Paling Siap

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:46

Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:34

Indra Gunawan Purba: RUU KUHAP Perlu Dievaluasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:31

Kolaborasi Kunci Keberhasilan Genjot Perekonomian Koperasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:13

Selengkapnya