Berita

Mahfud MD/Net

Politik

CAWAPRES JOKOWI

Mahfud MD Bisa Tutupi Kelemahan Penegakan Hukum Dan Bersih Rapor Merah KPK

MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 | 18:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD adalah sosok yang paling pas dan sangat dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud memiliki pemahaman demokrasi, hukum dan konstitusi yang sangat baik dibandingkan nama-nama cawapres Jokowi lainnya yang ada saat ini.

"Saya termasuk yang merekomendasikan nama Mahfud MD sebagai cawapres Pak Jokowi," ujar pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, Minggu (5/8).

Pemerintahan Presiden Jokowi sejak menjabat hingga sekarang ini, dinilai pengajar hukum administrasi negara Fakultas Hukum UGM ini, cukup lemah dalam sisi penegakan hukum. Karenanya, sosok pendamping yang dibutuhkan adalah figur yang mampu menutupi kelemahan tersebut.


Komitmen antikorupsi Mahfud MD juga tak diragukan. Track reecord-nya sangat bersih dari mulai menjadi Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anggota DPR hingga Ketua MK.

Bahkan, Mahfud sangat sering memberi back up kepada isu-isu antikorupsi. Saat menjadi Ketua MK, banyak persidangan-persidangan yang menunjukkan keberpihakan kepada antikorupsi.

Misalnya yang paling fenomenal adalah MK membuka rekaman yang menggemparkan pada kasus Cicak vs Buaya.

"Saya belum menemui catatan kasus dan catatan integritas beliau terkait korupsi. Komitmen anti korupsinya tak patut diragukan. Saya tak punya kata-kata lagi untuk menilai beliau soal komitmen ini," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) ini.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikabarkan telah menyodorkan empat nama bakal cawapres untuk pendamping Jokowi.

Empat nama yang disodorkan adalah, Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siroj, Ketum MUI Ma'ruf Amin, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PPP M. Romahurmuziy.

Sementara nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, ternyata tidak disodorkan oleh PBNU. Kabarnya, Waketum PBNU Maksum Mahfudz menyerahkan rekomendasi nama-nama ini kepada Mensesneg Pratikno, Jumat (3/8). Sehari berikutnya, Sabtu (4/8), puluhan Kiai mendatangi PBNU mendesak Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj untuk  mendesak Cak Imin menjadi cawapres Jokowi.

Dibandingkan dengan nama-nama tersebut, Oce menilai, Mahfud paling lengkap dan bisa menutupi kelemahan penegakan hukum Jokowi. Tidak pernah dapat catatan merah dari KPK seperti Ketua Umum PKB Cak Imin.

"Kalau dibandingkan dengan nama-nama yang lain itu, saya kira beliau jauh di atas lebih baik untuk menutupi kekurangan Pak Jokowi tadi. Terutama soal catatan integritas antikorupsi. Maka wajar saja, tokoh-tokoh, akademisi selalu menempatkan nama Mahfud MD dalam rekoemendasi mereka, juga lembaga survei-survei yang kredibel," pungkas Oce.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya