Berita

Bisnis

Hebat, Pemerintahan Jokowi Lahirkan Teori Ekonomi Baru

MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 | 11:29 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BARU-BARU ini BPS mengumumkan angka kemiskinan Indonesia menurun. Jumlah penduduk miskin sampai dengan Maret 2018 menurun menjadj 9,82% yakni sebanyak 25,95 juta Jiwa.

Tingkat penurunan angka kemiskinan diklaim pemerintah adalah pencapaian terbaik pemerintahan Jokowi, yakni berada di bawah 10%. Angka kemiskinan Indonesia saat ini adalah yang terendah sejak 1998.

Semua orang bertanya. Bagaimana mungkin kemiskinan bisa menurun? Padahal seluruh indikator makro  ekonomi saat ini merosot. Jika kemiskinan menurun maka ini adalah anomali yang luar biasa yang tidak terjadi di belahan dunia manapun.


Bayangkan? Pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun pemerintahan sebelumnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi telah menurun secara konsisten sepanjang era reformasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran umum dari kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di dasarkan pada pendekatan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Rumus umum PDB adalah Konsumsi (C) + Investasi (I) + Pengeluaran Pemerintah (G) dikurangi (x/ekspor-i/impor.

Semua variabel pertumbuhan ekonomi di atas menurun. Konsumsi menurun karena daya beli masyarakat turun. Investasi dari luar dan ekspor melemah ditunjukkan oleh defisit neraca transkasi berjalan (current acount) dan pengeluaran pemerintah melemah yang ditandai defisit APBN yang melebar (fiscal deficit) yang selalu ditutup dengan utang.

Lalu bagaimana kemiskinan bisa menurun? Sebagaimana kita tau bahwa kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran perkapita. Kalau daya beli melemah, lalu konsumsi melemah, kok bisa pengeluaran perkapita masyarakat meningkat? Jangan jangan ada pembeli barang dan jasa bukan manusia? Mahluk apakah itu?

Atau jangan jangan kita harus membuat teori yang lain dari pada yang lain. Teori bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah dan terus menurun merupakan cara untuk menurunkan angka kemiskinan.

Jika ini benar maka semua buku ilmu ekonomi yang ada di semua kampus harus dimusnahkan.

Saya setuju Pak De... [***]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya