Berita

Bisnis

Hebat, Pemerintahan Jokowi Lahirkan Teori Ekonomi Baru

MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 | 11:29 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BARU-BARU ini BPS mengumumkan angka kemiskinan Indonesia menurun. Jumlah penduduk miskin sampai dengan Maret 2018 menurun menjadj 9,82% yakni sebanyak 25,95 juta Jiwa.

Tingkat penurunan angka kemiskinan diklaim pemerintah adalah pencapaian terbaik pemerintahan Jokowi, yakni berada di bawah 10%. Angka kemiskinan Indonesia saat ini adalah yang terendah sejak 1998.

Semua orang bertanya. Bagaimana mungkin kemiskinan bisa menurun? Padahal seluruh indikator makro  ekonomi saat ini merosot. Jika kemiskinan menurun maka ini adalah anomali yang luar biasa yang tidak terjadi di belahan dunia manapun.


Bayangkan? Pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun pemerintahan sebelumnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi telah menurun secara konsisten sepanjang era reformasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran umum dari kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di dasarkan pada pendekatan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Rumus umum PDB adalah Konsumsi (C) + Investasi (I) + Pengeluaran Pemerintah (G) dikurangi (x/ekspor-i/impor.

Semua variabel pertumbuhan ekonomi di atas menurun. Konsumsi menurun karena daya beli masyarakat turun. Investasi dari luar dan ekspor melemah ditunjukkan oleh defisit neraca transkasi berjalan (current acount) dan pengeluaran pemerintah melemah yang ditandai defisit APBN yang melebar (fiscal deficit) yang selalu ditutup dengan utang.

Lalu bagaimana kemiskinan bisa menurun? Sebagaimana kita tau bahwa kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran perkapita. Kalau daya beli melemah, lalu konsumsi melemah, kok bisa pengeluaran perkapita masyarakat meningkat? Jangan jangan ada pembeli barang dan jasa bukan manusia? Mahluk apakah itu?

Atau jangan jangan kita harus membuat teori yang lain dari pada yang lain. Teori bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah dan terus menurun merupakan cara untuk menurunkan angka kemiskinan.

Jika ini benar maka semua buku ilmu ekonomi yang ada di semua kampus harus dimusnahkan.

Saya setuju Pak De... [***]

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya