Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Kontras Nilai Pelibatan TNI Menambah Masalah Penanggulangan Teroris

JUMAT, 03 AGUSTUS 2018 | 18:11 WIB | LAPORAN:

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dinilai akan menimbulkan masalah baru. Hal ini didasari sejarah kelam pelibatan TNI dalam penanggulangan konflik yang ada di masyarakat.

Hal itu diungkapkan peneliti Kontras, Feri Kusuma dalam diskusi 'Menyikapi Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme' di Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/8).

Feri menjelaskan, pada saat orde baru dan reformasi pelibatan TNI dalam menangani konflik malah berujung kepada kejahatan kemanusiaan. Seperti tragedi penembakan mahasiswa saat 1998.

Menurut peneliti Kontrasnya ini, kehadiran TNI akan menambah catatan pelanggaran HAM yang dilakukan penanggulangan teroris di Indonesia. Seperti yang dilakukan Densus 88 Anti Teror yang melakukan tindakan penembakan terhadap terduga teroris.


"Selama ini saja banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Densus 88. (pelibatan TNI) akan menimbulkan permasalahan baru bahkan memperparah yang selama ini terjadi," ujar Feri.

Lebih lanjut Feri menjelaskan, tidak sedikit pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanggulangan teror. Hasil investigasi Kontras, Densus 88 melakukan tindakan yang mematikan terhadap seseorang yang baru diduga sebagai teroris. Salah satunya penanganan terduga teroris di Tulungagung, Jawa Timur.

Tim Densus 88 melakukan tindakan eksekusi di tempat lantaran dua terduga teroris di Tulungagung melakukan perlawanan, padahal fakta yang didapat Kontras salah satu terduga teroris tidak melakukan perlawanan.

"Kami beberapa kali melakukan investigasi terhadap seorang yang baru sebagai terduga teroris, tapi di eksekusi mati, di tembak di sisi yang mematikan," jelas Feri. [nes]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya