Berita

Politik

Dikecam, Elit Politik Manuver Pilpres Dengan Hoax

RABU, 01 AGUSTUS 2018 | 20:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Manuver partai politik menuju Pilpres 2019 membuat resah Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII). Pasalnya semakin banyak ditemukan isu-isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) dan hoax di media sosial.

"Ini sangat tidak mendidik," ujar Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang, di Jakarta, Rabu (1/8).

Ia mengecam elit politik Indonesia yang masih menggunakan hoax sebagai manuver politik. Ia mengimbau agar elit politik bersikap sportif dan fokus pada program-program yang ditawarkan.


Agus mengatakan, isu SARA dan hoax tidak hanya memberikan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat,  namun juga menjadi pemicu besar dalam memecah belah anak bangsa. Jika hal itu terjadi, menurutnya, kerukunan yang terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga terancam.

"PB PMII menghimbau kepada elit politik untuk tidak membuat manuver dan gerakan yang justru memecah belah anak bangsa dengan menggunakan isu sara, hoax, dan hastag yang tidak mendidik. Fokus saja pada program-program yang akan ditawarkan untuk rakyat Indonesia, bukan justru terjebak pada wacana yang penting ganti presiden," tegasnya.

Agus mengatakan situasi politik Indonesia yang semakin meresahkan adalah perlakuan elit politik dan tokoh bangsa yang mulai menghargai dan menghormati ulama secara tidak objektif. Ia menyayangkan perlakuan elit politik yang mengukur ketokohan seorang ulama hanya berdasarkan kesamaan pilihan politik.

"Jika pilihan politiknya sama (ulama) akan disanjung-sanjung, namun jika tiba-tiba berbeda pilihan akan dibully habis-habisan," ujarnya.

Di samping itu ia juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam mencerna informasi yang beredar, terutama berita hoax di media sosial. Ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan NKRI meski gejolak politik semakin tidak terkendali.

"Era milenial sangat mempermudah kita dalam mengakses informasi apapun. Tapi satu prinsip yang harus kita ingat bahwa isu apapun yang beredar di luar sana, kita harus tetap mengedepankan keutuhan NKRI," tukasnya.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya