SAYA kira publik semua sudah tahu bahwa Partai Demokrat punya agenda politik untuk memajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Safari politik AHY ke sejumlah daerah dan pemampangan balihonya secara masif di berbagai pelosok negeri menjadi indikasi kuat dari agenda itu.
Para elit Demokrat pun selama ini tak henti bersuara tentang peluang AHY untuk menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).
Lebih kongkret lagi, aksi demi aksi deklarasi dukungan terhadap AHY juga terus digelar tanpa henti. Beberapa hari lalu dibuat di Gedung Joang 45, besok saya dengar juga akan digelar lagi di Djakarta Theater.
Nah, dari semua fakta-fakta itu kan sebetulnya sudah sangat terang benderang dan tidak bisa lagi dibantah bahwa Demokrat memang sungguh-sungguh sedang memperjuangkan AHY sebagai capres atau cawapres.
Saya sendiri sudah pernah mengatakan bahwa saya memuji sikap PKB, PKS, dan termasuk juga Partai Demokrat yang kukuh memperjuangkan kadernya sendiri untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, dalam hal ini jabatan capres atau cawapres.
Apa yang mereka perjuangkan itu saya pandang sebagai salah satu perwujudan dari fungsi rekrutmen politik yang semestinya diadopsi oleh seluruh partai politik. Dalam Undang-Undang mengenai Partai Politik (UU Parpol) pun hal tersebut diatur.
Permasalahannya adalah, di saat AHY dan sejumlah elemen dari Partai Demokrat lainnya gencar berpromosi agar AHY bisa diterima sebagai cawapres Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto (setelah pintu capres mulai menyempit), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mengelak dirinya menjadi bagian dari upaya itu.
Dalam setiap keterangan yang disampaikan oleh SBY setelah dirinya melakukan komunikasi politik dengan Jokowi, Ketua Umum PAN, Pimpinan PKS, dan khususnya dengan Prabowo Subianto, SBY selalu menekankan bahwa pertemuan diantara mereka tidak pernah membahas, apalagi meminta dukungan agar AHY bisa diterima sebagai cawapres Jokowi atau Prabowo.
Apa yang dikatakan oleh SBY itu menurut saya agak mengganggu akal sehat kita. Tidak logis. Sebab, agenda untuk mengusung AHY sebagai cawapres tentu tidak bisa dilakukan secara pasif, melainkan harus dibarengi oleh sebuah proses komunikasi yang intens dengan pihak capres dan parpol lainnya.
Saat menceritakan tentang pertemuannya dengan Jokowi, misalnya, SBY sebetulnya sempat keceplosan dengan mengatakan mereka sempat membahas soal jatah kursi menteri untuk Demokrat jika partai itu bersedia bergabung di koalisi petahana.
Nah, kalau untuk isu sekunder soal posisi menteri saja sudah dibicarakan, maka logikanya: apalagi untuk hal yang lebih primer seperti posisi cawapres.
Begitu juga ketika SBY berkali-kali membantah bahwa dirinya tidak pernah membicarakan apalagi menawarkan AHY untuk menjadi cawapres Prabowo. Itu pun saya kira sangat mustahil.
Bahwa Prabowo kemudian membenarkan bantahan SBY tersebut, itu saya kira lebih disebabkan karena soal fatsun politik saja. Prabowo mungkin sekedar ingin menjaga kehormatan SBY di hadapan publik.
Nah, bantahan demi bantahan SBY tersebut jika disandingkan dengan gencarnya upaya elit Demokrat mempromosikan AHY sebagai cawapres Prabowo menjadi tidak klop. Anak buah begitu aktif, si bos seolah pasif.
Lebih terlihat lagi paradoksalnya ketika SBY mengatakan dia tidak mendorong-dorong AHY untuk menjadi cawapres Prabowo, tetapi pada saat yang sama AHY justru diizinkan oleh SBY untuk terus tampil secara aktif dalam pentas-pentas deklarasi.
Pentas demi pentas yang dihadiri oleh AHY itu kan jelas sekali maksudnya: mencari perhatian Prabowo. AHY tentu perlu tampil lebih sering di tengah proses persaingannya dengan Habib Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad, sampai akhirnya Prabowo menetapkan pendampingnya.
Oleh sebab itu saya ingin mengkritik cara SBY yang selalu menutup-nutupi usahanya memperjuangkan posisi cawapres untuk AHY.
Menurut saya, sebagai seorang negarawan sekaligus tokoh partai politik, SBY semestinya memberikan edukasi politik kepada rakyat tentang mengapa gagasan soal 'power sharing' itu diperlukan dalam suatu pembentukan koalisi, khususnya terkait pengisian posisi capres atau cawapres dalam Pemilu yang serentak.
Rakyat harus diberi pengertian bahwa jika Demokrat atau parpol lainnya mengincar posisi capres atau cawapres, hal itu dilandasi oleh argumentasi yang ilmiah, sah menurut hukum, dan dianjurkan menurut UU Parpol.
Jadi janganlah menutup-nutupi suatu agenda politik yang secara kasat mata sebetulnya sudah diketahui jelas oleh publik, apalagi agenda tersebut bersifat argumentatif dan memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak perlu lagi yang semacam itu dianggap sebagai hal yang tabu dalam perpolitikan di Indonesia.
[***]Penulis adalah pemerhati politik, pemilu dan kenegaraan
