Demi mewujudkan konstruksi yang berkeselamatan dengan kecelakaan nihil (zero accident), maka perhatian dan komitmen stakeholder tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perlu ditingkatkan.
Atas alasan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Batch II dan penandatanganan komitmen K3 konstruksi dengan 10 BUMN Karya di Jakarta, Rabu (25/7).
Sertifikasi Ahli K3 Batch II diikuti sebanyak 58 orang peserta dari Kementerian PUPR dan pekerja 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan, PT.Bina Karya, PT. AMKA, PT. Hutama Karya, PT. Virama Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Yodya Karya, dan PT. Istaka Karya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya keselamatan konstruksi dalam membangun dan menjaga kredibilitas baik sebagai seorang engineer, pelaksana maupun penyedia jasa.
“Kami terus meningkatkan kedisiplinan masyarakat jasa konstruksi melaksanakan ketentuan K3 Konstruksi,†ujarnya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa kegiatan Sertifikasi Ahli K3 diharapkan bisa melahirkan ahli-ahli yang mempunyai jiwa kepemimpinan dalam K3 (safety leadership) dan memastikan penerapan SMK3 Konstruksi.
“Kita tahu bahwa seluruh kejadian kemarin itu tentu bukan disebabkan kita tidak mampu melaksanakannya, tapi karena kita lalai, dan cenderung tidak menjadikan K3 sebagai faktor utama,â€katanya.
Dikatakannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu telah menginstruksikan bahwa dalam mengerjakan semua tahapan pembangunan infrastruktur (pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran) suatu bangunan, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama semua pihak sehingga tujuan selamat untuk semua dapat tercapai.
“Mencegah kecelakaan konstruksi merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Keberhasilan proyek konstruksi, selain diukur dari biaya, mutu, dan waktu, juga ditentukan oleh keselamatan dalam pelaksanaan, serta manfaatnya bagi masyarakat,†terangnya.
Konstruksi memiliki kompleksitas dan risiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja dan masyarakat umum lainnya. Terjadinya kecelakaan konstruksi tidak hanya dapat mencelakai pekerja konstruksi, namun dapat juga menimpa masyarakat sekitar lokasi pekerjaan. Disamping itu terhentinya pekerjaan konstruksi, merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Sementara melalui penandatanganan tersebut, BUMN menyatakan komitmennya memenuhi ketentuan (K3) konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompoten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi standar kelaikan, serta melaksanakan standar operasi dan prosedur (SOP)
Dalam UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi juga wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
[ian/***]
