Berita

Hukum

Disebut Terima Suap, Tolak Cak Imin Sebagai Cawapres

JUMAT, 20 JULI 2018 | 22:09 WIB | LAPORAN:

Ratusan Massa mengatasnamakan Gerakan Tangkap Muhaimin menggelar aksi di depan Gedung KPK, mendesak Jokowi tidak memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2019.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Jargon 'Revolusi Mental' untuk Indonesia yang sehat dan bersih dari praktik korupsi belum semuanya bisa teratasi.

"KPK yang mestinya kita banggakan sebagai lembaga pencegahan tindak pidana korupsi ternyata hanya jalan ditempat/stagnan dalam penanganan kasus dugaan suap dan korupsi kardus durian tahun 2011 dan kasus korupsi P2KT Menakertrans tahun 2014, senilai Rp. 21 miliar yang melibatkan Mantan Menteri Muhaimin Iskandar," Kata Koordinator Lapangan (Korlap) Demo, M. Uzair, Jumat (20/7).


Walau dalam kasus suap kardus durian serta kasus suap P2KT Dirjend P2KT Jamaludin Malik sudah di vonis oleh pengadilan Tipikor. Namun menjadi aneh sampai saat ini Mantan Menteri Muhaimin Iskandar yang namanya berkali-kali disebut terdakwa dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor statusnya belum dijadikan tersangka oleh KPK.

"Demi mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi serta Indonesia yang bersih dari korupsi. Maka kami dari Gerakan Tangkap Muhaimin Menuntut. KPK segera menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai tersangka kasus suap kardus durian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 dan dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014, Meminta Presiden Joko Widodo agar tidak memilih Calon Wapres yang tersangkut kasus Hukum dan Korupsi," ujarnya. [rry]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya