Pengangkatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I dianggap bisa merusak citra BUMN.
Demikian penilaian dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi pengangkatan jabatan yang dinilai tidak profesional tersebut.
"Itu membuat citra dari BUMN rusak," ujar Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7).
Ia pun meyakini ada unsur balas jasa politik atas pengangkatan tersebut dari Presiden Joko Widodo kepada Ali Mochtar Ngabalin.
"Ada kebingungan membiayai orang-orang yang bekerja sebagai
political appointee di sekitar presiden, mungkin karena dianggap gajinya kecil sebagai Jubir Presiden sementara tanggun jawabnya besar, akhirnya muncullah opsi menambah pendapatannya dengan menjadikan Ngabalin sebagai Komisaris AP I,"paparnya.
Hal ini lah yang kemudian dinilainya sebagai awal kerusakan daripada citra BUMN ,di mana BUMN dibebani oleh tanggung jawab mengangkat yang bukan seharusnya menjabat.
"BUMN akhirnya terbebani atas alasan
political appointee ini padahal kan BUMN harusnya dipimpin oleh orang yang fokus bekerja membesarkan perusahaan apalagi perusahaan perusahaan itu perusahaan milik rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut ia juga melihat adanya kepentingan politik yang hendak masuk ke dalam jabatan baru tersebut, sehingga ini perlu untuk dipertimbangkan kembali.
"Jadi seharusnya pemerintah, Pak Jokowi mencari sumber pembiayaan yang lain untuk timnya yaitu jangan dibiarkan jadi beban BUMN, jangan dibiarkan politik masuk BUMN, kalau permainan politik masuk begitu saja ke proyek-proyek BUMN, jadi rusak BUMN kita itu nanti kan," pungkasnya.
Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman.
Keputusan itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui pengumuman perubahan susunan Dewan Komisaris AP I. Selain Ngabalin, Kementerian BUMN juga mengangkat Djoko Sasono dan Tri Budi Satriyo dalam susunan Dewan Komisaris AP I.
Pengangkatan dan pemberhentian susunan komisaris ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juli 2018.
[fiq]
