Ada Yang Ditutupi Pemerintah Soal Hasil Negosiasi Dengan Freeport

Hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia terlalu dibesar-besarkan sebagai keuntungan Indonesia. Fenomena ini tidak lepas dari kampanye politik kubu Joko Widodo untuk memenangkan Pilpres 2019.

"Prestasi pemerintah dalam hal apapun, termasuk Freeport, bisa diklaim menjadi kampanye pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi akan maju kembali pada Pilpres 2019 nanti," ujar analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (13/7).

Pemerintah mengklaim berhasil merebut 51 persen saham Freeport, tetapi ada banyak sisa masalah yang belum selesai. Ada banyak ahli ekonomi yang menegaskan transaksi ini masih jauh dari selesai. Bahkan Freeport dan Rio Tinto mengaku masih banyak isu besar yang belum disepakati.

Ia hanya mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan hanya karena ingin menebus janji kampanye malah terjerumus pada cara-cara yang berujung kerugian negara lebih besar.

"Jangan sampai saham yang 51 persen tersebut menjadi bancakan korupsi penyelenggara negara di kemudian hari. Dan, jangan sampai keluar dari mulut harimau dalam hal ini Amerika Serikat lalu masuk mulut buaya yaitu Tiongkok dan negara lainnya," pungkasnya. [ald]