Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Balik Semprot Susi

JUMAT, 13 JULI 2018 | 17:50 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Aksi saling balas kritik antara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Twitter kian memanas.

Kemarin, Susi membalas kritikan Fahri lewat akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti, Fahri dengan santai balik serang Susi untuk koreksi kebijakannya.

Menurut Fahri kebijakan Bu Susi telah menciptakan kemiskinan di masyarakat.


"Dia keliru itu, apapun yang dia lakukan kalau efeknya rakyat miskin itu tidak bisa dibenarkan, mau alasan konservasi ataupun omong kosong lainnya," ujar Fahridi Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/7).

Ia juga mengkritisi kebijakan Susi terkait penangkapan iklan ilegal. Menurutnya Susi telah salah kaprah dengan jabatan yang diemban.

Fahari menilai Susi bukan bertugas menegakkan hukum. Seharusnya Susi bisa merangkul Panglima TNI dan Kapolri untuk menyeret oknum nakal yang melindungi para ilegal fishing.

"Tidak usah dia yang bertugas, sampai-sampai mau supaya hukumnya dia yang buat, tugas dia itu armada eksplorasi laut. Menuntun dan mengajak rakyat Indonesia supaya beralih ke laut, itu konsep poros maritim, poros maritim itu bukan berarti merubah bu Susi menjadi penegak hukum, poros maritim itu artinya merubah mental bangsa Indonesia supaya melihat ke laut," jelas Fahri.

Hukum yang patutnya ditegakkan oleh Susi bukanlah menenggelamkan kapal asing. Menurutnya yang perlu dibangun Susi bukanlah pencitraan seperti itu melainkan membangun ekonomi kemasyarakatan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir tersebut.

"Ekonomi itu harus terintegrasi, ada unsur konservasinya tapi juga harus ada unsur kemasyarakatan, kesejahteraan dan ekonomi, ada unsur keberlanjutan, ini tiga-tiganya harus ada, jangan di awal-awal karena hanya ingin 'show' kepada orang asing lalu masyarakat dibiarkan miskin, itu salah," tututnya. [nes]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya