Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Sibuk Ngurus Pendaftaran, 497 Anggota Dewan Absen Rapat Paripurna

KAMIS, 12 JULI 2018 | 22:05 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Sejumlah kursi dalam ruang rapat paripurna Laporan RAPBN 2019 banyak kosong.

Hal itu karena 63 dari 560 anggota DPR yang ikut rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 dan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2019 Badan Anggaran.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan alasan banyaknya kursi kosong saat rapat paripurna karena beberapa anggota DPR mengurus persyaratan menjadi calon legislatif 2019.


Menurut Bambang, banyaknya kursi kosong dapat dimaklumi karena pendaftaran Caleg 2019 akan berakhir pada 17 Juli.

"Kita dapat memahami bahwa ini memang tahun politik dan beberapa anggota ada penugasan masing-masing sedang mengurus untuk persyaratan pencalegan," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/7).

DPR hari ini menggelar rapat paripurna di tengah masa persidangan ke-5 tahun sidang 2017-2018 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR.

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 497 dari 560 anggota dewan tak hadir. Sebanyak 242 yang tidak hadir mengajukan izin.

Bamsoet mengaku dalam aturan anggota dewan bisa mengajukan izin hingga lebih dari seratus kali.

"Dalam aturan rapat izin itu boleh dan dimungkinkan, izin itu bisa sampai 200 lebih," ujarnya.

Adapun anggota dewan yang hadir yakni Fraksi PDIP 20 anggota dari 109 anggota, Fraksi Partai Golkar 15 anggota dari 91 anggota, Fraksi Partai Gerindra enam anggota dari 73 anggota, Fraksi Demokrat enam dari 61 anggota.

Kemudian Fraksi PAN tiga dari 48 anggota, Fraksi PKB satu dari 47 anggota, Fraksi PKS tiga dari 40 anggota, Fraksi PPP satu dari 39 anggota, Fraksi NasDem empat dari 36 anggota dan Fraksi Hanura satu anggota dari 16 anggota. [nes]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya