Berita

Foto/RMOL

Politik

Indonesia Kerja Sama Bisnis Digital Dengan Empat Negara

KAMIS, 12 JULI 2018 | 02:12 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Salah satu kepentingan nasional yang dikejar dari kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dari MIKTA Expert's Meeting on Inclusive Digital Economy Hub adalah untuk mempromosikan moda ekonomi digital yang menekan kesenjangan kesejahteraan sosial secara global lewat kelima negara MIKTA.

MIKTA adalah singkatan dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Demikian yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang PMO dan Ekonomi Digital, Lis Sutjiati dalam Konferensi Pers MIKTA Expert's Meeting on Inclusive Digital Economy Hub.

"Bisnis moda yang luar biasa yang diinisiasikan Indonesia ini bisa dengan lebih cepat diadopsi, diterima di negara lain, jadi kita bisa mempromosikan, jadi bisnis moda kita jadi bisa go global," ujar Lis Sutjiati di Hotel Aryaduta Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).


Selain itu, kepentingan nasional yang dibutuhkan Indonesia saat ini tentunya terkait pengembangan moda bisnis dengan berbagi ide, atau Business Sharing Idea dengan kelima negara MIKTA agar dapat mengaplikasikan moda bisnis paling tepat bagi rakyat Indonesia sendiri.

"Kalau ada model-model lain yang sudah ada di negara lain yang kita kayaknya tidak bisa penuhi, tapi berguna dan cocok bagi negara kita, kita bisa mengadopsi karena benefitnya akhirnya buat rakyat indonesia juga," terangnya.

Selain itu, bila moda bisnis ini berhasil dikembangkan kepada lima negara MIKTA, Kemlu dan Kominfo berharap pemerintah mampu lebih mendukung program tersebut sehingga ekspensi ekonominya bisa lebih besar lagi bagi kepentingan nasional kita di dunia ekonomi internasional.

"Kepentingan utama kita itu untuk menurunkan Kesenjangan Sosial kita ya, bagaimana bisnis moda yang ada di Indonesia ini bisa dibantu, di support pemerintah sehingga ekspansinya lebih besar ke Indonesia, jadi dampaknya lebih besar lebih signifikan lagi, ini yang kita harapkan," paparnya. [fiq]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya