Berita

Foto/RMOL

Politik

Indonesia Kerja Sama Bisnis Digital Dengan Empat Negara

KAMIS, 12 JULI 2018 | 02:12 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Salah satu kepentingan nasional yang dikejar dari kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dari MIKTA Expert's Meeting on Inclusive Digital Economy Hub adalah untuk mempromosikan moda ekonomi digital yang menekan kesenjangan kesejahteraan sosial secara global lewat kelima negara MIKTA.

MIKTA adalah singkatan dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Demikian yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang PMO dan Ekonomi Digital, Lis Sutjiati dalam Konferensi Pers MIKTA Expert's Meeting on Inclusive Digital Economy Hub.

"Bisnis moda yang luar biasa yang diinisiasikan Indonesia ini bisa dengan lebih cepat diadopsi, diterima di negara lain, jadi kita bisa mempromosikan, jadi bisnis moda kita jadi bisa go global," ujar Lis Sutjiati di Hotel Aryaduta Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).


Selain itu, kepentingan nasional yang dibutuhkan Indonesia saat ini tentunya terkait pengembangan moda bisnis dengan berbagi ide, atau Business Sharing Idea dengan kelima negara MIKTA agar dapat mengaplikasikan moda bisnis paling tepat bagi rakyat Indonesia sendiri.

"Kalau ada model-model lain yang sudah ada di negara lain yang kita kayaknya tidak bisa penuhi, tapi berguna dan cocok bagi negara kita, kita bisa mengadopsi karena benefitnya akhirnya buat rakyat indonesia juga," terangnya.

Selain itu, bila moda bisnis ini berhasil dikembangkan kepada lima negara MIKTA, Kemlu dan Kominfo berharap pemerintah mampu lebih mendukung program tersebut sehingga ekspensi ekonominya bisa lebih besar lagi bagi kepentingan nasional kita di dunia ekonomi internasional.

"Kepentingan utama kita itu untuk menurunkan Kesenjangan Sosial kita ya, bagaimana bisnis moda yang ada di Indonesia ini bisa dibantu, di support pemerintah sehingga ekspansinya lebih besar ke Indonesia, jadi dampaknya lebih besar lebih signifikan lagi, ini yang kita harapkan," paparnya. [fiq]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya