Suryadharma Ali (tengah) bersama pengacara
Kuasa hukum dari mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, mengklaim kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla menguatkan langkah Peninjauan Kembali (PK) yang diambil kliennya.
Pengacara Suryadharma, Muhammad Rullyandi, mengatakan itu usai mendengar kesaksian JK selama kurang lebih 30 menit di ruang Mr. Kosoemah Atmadja I, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (11/7)
"Sangat (menguatkan)," singkatnya menjawab pertanyaan wartawan setelah persidangan.
Ia mengatakan, putusan Pengadilan yang memerintahkan kliennya mengembalikan Rp 1,8 miliar berdasar audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ilegal. Audit tersebut ilegal karena tidak ada UU yang menyebut BPKP berwenang menentukan kerugian negara.
Kesaksian JK dalam persidangan menyebut 80 persen DOM (dana operasional menteri) diberikan lumpsum atau cukup disertai kwitansi penerimaan tanpa detail penggunaan. Rullyandi menilai hal tersebut dapat menjadi pertimbangan penting bagi hakim.
"BPKP tidak ada temuan kerugian negara terhadap DOM. Karena itu menyaksikan keterangan hari ini Pak JK selaku Wapres kita, mendengar semua bahwa DOM tidak dipertanggungjawabkan, mohon dicatat ya. Inilah kekeliruan selama ini yang barang kali akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim mahkamah agung," jelasnya.
Suryadharma mengajukan PK atas kasus korupsi penyelenggaraan haji yang menjeratnya semasa menjabat Menteri Agama. Dalam permohonannya, mantan Ketua Umum PPP itu meminta dibebaskan dari semua tuntutan hukum serta dibebaskan dari penjara. Ia juga meminta majelis hakim membatalkan pencabutan hak politiknya. Suryadharma merasa telah didiskriminasi selama hak politiknya dicabut.
Suryadharma Ali melampirkan bukti berupa putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin pekan lalu (2/7). Putusan MK itu terkait uji materi pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang dikabulkan MK pada 2017.
Dalam kasus ini, Suryadharma divonis enam tahun penjara di tingkat pertama. Sementara di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara. Persidangan sebelumnya membuktikan bahwa dia telah melakukan tindakan korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013.
[ald]
