Kasus pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura, Sayed Junaidi Rizaldi telah dihentikan.
Kuasa hukum Sayed, Dirzy Zaidan menjelaskan bahwa penghentian itu dilakukan seiring penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.
Surat itu, sambungnya, ditandatangani langsung oleh Kombes Pol Rivai Sinambela yang saat kejadian menjabat sebagai Direktur Reskrimum Polda Riau.
“Ditreskrimum telah mengelurkan surat ketetapan No: S.Tap/01/I/2016/Reskrimum tentang penghentian penyidikan. Surat itu keluar pada 6 Januari 2016,†kata Dirzy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/7).
SP3 itu berisi keputusan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Arisman dan Sayed Junaidi Rizaldi, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPD Hanura Riau. Itu Artinya, keduanya sudah tidak lagi berstatus tersangka.
Dirzy kemudian menguraikan mengenai kasus ini. Kala itu, kliennya dan Arisman dilaporkan oleh sekretaris DPD Hanura Riau yang saat itu dijabat M Haris dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan.
“Saat itu klien saya duduk sebagai ketua DPD Hanura Riau. Ini konflik internal,†jelasnya.
Namun demikian, kasus yag telah dihentikan itu kembali diungkit oleh pihak-pihak tertentu, yang diduga bertujuan untuk menjatuhkan Sayed.
Kasus itu muncul kembali seiring kesuksesan Sayed menggelar Rembuk Nasional I Aktivis 98. Ada pihak-pihak, sambungnya, yang ingin menjatuhkan kredibilitas Jokowi dengan menggunakan kasus lama Sayed tersebut.
“Ini sudah masuk kategori pencemaran nama baik serta dugaan pembunuhan karakter terhadap klien saya. Saya sudah memiliki sejumlah alat bukti yang cukup,†tegas Dirzy.
[ian]
