. Kasus yang menjerat Suryadharma Ali sudah jelas karena tidak menggunakan dana oprasional menteri (DOM) Kementerian Agama sebagaimana mestinya.
Demikian disampaikan Jaksa KPK, Abdul Basir usai mengikuti persidangan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus penyelenggaraan haji yang menjerat Suryadharma Ali saat menjabat menteri agama.
"Kasus posisi sudah terang benderang, sudah surat tuntutan dan putusan dikuatkan juga di Pengadilan Tinggi. Bahwa yang bersangkutan menggunakan DOM digunakan tidak semestinya," ujarnya di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (11/7)
Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat dihadirkan dalam persidangan ini, dalam waktu kurang lebih 30 menit dirinya menjelaskan bahwa menteri dapat menggunakan DOM dengan prinsip fleksibel dan diskresi sehingga penggunaan DOM tergantung pada masing-masing Menteri termasuk kebutuhan rumah tangganya.
Namun Basir mengatakan fleksibel yang dimaksud oleh JK pasti juga memiliki batasan yaitu jangan sampai merugikan keuangan negara.
"Sefleksibel pengelolaan uang negara pasti ada batasannya. UU membatasi itu, apa batasannya jangan merugikan keuangan negara," tambahnya.
Selain itu Basir juga memuji kesaksian JK dalam persidangan yang dijaga ketat oleh paspampers itu.
"Pak JK memberikan keterangan bagus, walaupun fleksibe tetap untuk mendukung tugas sebagai Menteri itu yang harus digaris bawahi," tukasnya.
Suryadharma mengajukan PK atas kasus penyelenggaraan haji yang menjeratnya saat menjabat menteri agama. Dalam permohonannya, mantan Ketua Umum PPP itu meminta dibebaskan dari semua tuntutan hukum serta dibebaskan dari penjara. Ia juga meminta hukuman hak politiknya dicabut. Suryadharma merasa telah diskriminasi selama hak politiknya dicabut.
Suryadharma Ali melampirkan bukti berupa putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin pekan lalu (2/7). Putusan MK itu terkait gugatan uji materi pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang dikabulkan MK pada 2017.
Dalam kasus ini, Suryadharma divonis enam tahun penjara di tingkat pertama. Sementara di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara. Fakta persidangan membuktikan bahwa dia telah melakukan tindakan korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013.
[dem]
