Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Satu Periode (GNSP) menyebut pemerintahan Jokowi gagal lantaran tidak terbukti memenuhi dan mewujudkan janji Nawacitanya.
Oleh karena itu, para aktivis ini mendesak Jokowi untuk tidak pongah mencalonkan diri lagi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Jurubicara GNSP Sangap Surbakti mengatakan, program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misi Jokowi tidak dapat direalisasikan. Rezim Jokowi justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada utang luar negeri.
Mantan aktivis Forum Kota (Forkot) ini membeberkan, dari data Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tiga tahun terakhir.
Sangap memaparkan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7 ribu triliun. Jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," tutur Sangap dalam pembacaan Manifesto Politik Gerakan Nasional Satu Periode, Tinggalkan Neoliberalisme! Kembali Kepada Cita-Cita Proklamasi 1945 Dan Semangat Reformasi 1998, Selasa (10/7).
Menurut dia, pemerintah Jokowi mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, lanjut dia, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar.
"Akibatnya, ketika ada penguatan dolar Amerika terhadap rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal," ujarnya.
Dia mengatakan, besaran utang luar negeri ini harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Dia mengatakan, pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.
Sebut saja, papar dia, kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dolar AS kepada Tiongkok. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada Tiongkok, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.
Kemudian, lanjut Sangap, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang.
"Dalam hal ini Tiongkok mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur di Negeria," ujarnya.
Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur. Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hamba total sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tiongkok.
Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, Angola juga termasuk salah satu yang terjerat utang dan mengganti nilai mata uangnya menjadi Yuan.
"Contoh-contoh di atas, dicontoh bulat-bulat oleh rezim Jokowi-JK, maka tak heran jika rezim ini mengobral murah BUMN dan membuka kran yang luas bagi TKA, khususnya TKA dari Tiongkok," ujar Sangap.
[wid]
