KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis Fredrich Yunadi tujuh tahun penjara. Alasannya, hukuman itu tak sampai dua pertiga dari tuntutan.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Fredrich dijatuhi hukuman 12 tahun karena terbukti menghalangi penyidikan terhadap Setya Novanto, tersangka korupsi proyek e-KTP.
"KPK telah memutuskan banding atas vonis Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Fredrich Yunadi. Pernyataan banding telah disampaikan jaksa penuntut umum KPK," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.
"Putusan majelis hakim prinsipnya sama dengan uraian analisis JPU. Namun, kami pandang, hukuman penjara masih di bawah dua pertiga dari tuntutan KPK," lanjut Febri. Saat ini, JPU KPK tengah menyusun memori banding.
Menurut Febri, tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap Fredrich sudah berdasarkan pertimbangan matang mengenai perbuatan yang dilakukan bekas pengacara Setya Novanto itu.
Fredrich merekayasa data medis Setya Novanto agar bisa dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ia sudah memesan kamar perawatan di rumah sakit itu sebelum Novanto tiba akibat kecelakaan mobil.
Diagnosa yang awalnya hipertensi diubah menjadi sakit akibat kecelakaan. Upaya itu dilakukan rangka menghindari Setya Novanto dari pemeriksaan sebagai tersangka. Saat itu, Novanto tengah dicari KPK karena telah beberapa kali mangkir pemeriksaan.
Perbuatan merekayasa rekam medis Novanto itu diÂlakukan bersama Bimanesh Sutardjo, dokter RS Medika Permata Hijau. Fredrich juga melarang penyidik KPK meÂlihat Novanto yang tengah dirawat di ruang VIP.
Menurut majelis hakim, perbuatan Fredrich memenuhi unsur dakwaan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Usai mendengarkan vonis hakim, Fredrich langsung menyatakan banding. Ia berÂdalih, majelis hakim hanya menyalin pertimbangan jaksa KPK.
"Saya bisa buktikan apa yang disampaikan majelis hakim, apa yang disampaikan jaksa, 100 persen bukan 99 persen, itu copy paste. Itu pelanggaran, akan langsung saya laporkan ke KY (Komisi Yudisial)," ancamnya. ***
