Surat Terbaru Menkumham: Hanura Dipimpin Oesman Sapta-Herry Lontung Siregar

Menteri Hukum dan HAM mencabut surat bernomor M.HH.AH.11.01-56 tanggal 29 Juni 2018 tentang Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum dan Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen.

Dalam salinan surat yang didapatkan redaksi, bernomor M.HH.AH.11.02-58 bertanggal 6 Juli 2018, Menkumham, Yasonna H. Laoly, mempertimbangkan surat dari DPP Partai Hanura bernomor B079/DPP-HANURA/VII/2018 pada 3 Juli 2018 yang isinya meminta Menkumham mencabut surat M.HH.AH.11.01-56.

"Mengingat Pemilu 2019 telah memasuki tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik, maka diperlukan adanya ketegasan kepengurusan partai politik," demikian kutipan surat Menkumham bernomor M.HH.AH.11.02-58.

Menkumham juga menyadari bahwa sampai kini tidak ada kesepakatan di antara dua pihak yang bertikai di internal DPP Partai Hanura soal pencalonan anggota legislatif, yang mengakibatkan terganggunya pengajuan caleg Hanura karena penundaan pelaksanaan Keputusan Menkumham dengan nomor surat M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020.

Karena tenggat waktu pengajuan bakal caleg oleh parpol selambat-lambatnya 17 Juli 2018 sebagaimana ketetapan KPU, maka untuk mencegah Partai Hanura kehilangan hak mengajukan bakal caleg maka Menkumham mencabut surat ketetapannya yang bernomor M.HH.AH.11.01-56.

Berdasarkan hal itu, Menkumham menyatakan bahwa kepengurusan Partai Hanura yang sah saat ini adalah berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Herry Lontung Siregar. [ald]