Berita

Sri Mulyani/Net

Hukum

BDNI Dijual Murah, KPK Harus Periksa Sri Mulyani

JUMAT, 06 JULI 2018 | 18:31 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Proses persidangan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysist (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta agar kesaksian Menteri Ekuin era 2000-2001 Rizal Ramli dijadikan rujukan KPK dalam mengungkap kasus tersebut.

Rizal Ramli dihadirkan KPK dalam persidangan, Kamis (5/7) dalam kapasitasnya sebagai Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001. Ia menjadi saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Dalam kesaksian itu, Rizal Ramli menilai ada kejanggalan dari penjualan aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan Sri Mulyani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Baca: Rizal Ramli: Aneh Bin Ajaib, Aset 4,5 Triliun Dijual 200 Miliar Oleh Sri Mulyani

Rizal menjelaskan bahwa saat itu, nilai aset BDNI sebesar Rp 4,5 triliun saat diserahkan Badan Perbankan Penyehatan Nasional (BPPN) ke Sri Mulyani tahun 2005. Namun di tahun 2007, Sri Mulyani hanya menjualnya dengan harga Rp 200 miliar.  

Menanggapi hal itu, Uchok menilai Sri Mulyani tega mengobral aset besar dengan harga yang jauh di bawahnya.

“Masa ada aset sebesar Rp 4,5 triliun, kok teganya hanya dijual sebesar Rp 200 miliar,” ujarnya kepada Kantor Berita Poltik RMOL, Jumat (6/7).

Uchok meminta kepada KPK untuk tidak tinggal diam atas kesaksian yang disampaikan Rizal Ramli di bawah sumpah tersebut. Dia mendesak Agus Rahardjo Cs segera memeriksa Sri Mulyani untuk dimintai keterangan atas kejanggalan penjualan aset tersebut.

“Sudah selayaknya KPK segera memeriksa Sri Mulyani dengan kasus aset jual murah ini. Jadi sudah jelas, aset BDNI dijual murah ini sungguh aneh dan janggal yang harus disidik oleh KPK,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya