Komisi VI DPR mendesak Pemerintah mencabut PP Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik alias Online Single Submisson (OSS).
Alasannya, sistem itu dianggap liberal. Dengan sistem itu, semua perizinan dikendalikan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Proses perizinan di kementerian/lembaga (K/L) dihilangkan.
Desakan tersebut dibuat Komisi VI dalam bentuk kesimpulan hasil Rapat Kerja dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 3 Juli kemarin. Komisi VI membuat kesimpulan ini karena menangkap ada protes-protes dari K/L dan pengusaha atas pemberlakuan PP OSS tadi.
"Dengan OSS, Menko Perekonomian mengambil alih semua tanggung jawab teknis BKPM dan K/L lain. Padahal, Menko harusnya hanya bersifat koordinasi dan membuat kebijakan komprehensif setelah ada masukan K/L teknis. Bukan mengambil alih tugas teknis," ucap Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/7).
Dia memahami, tujuan OSS adalah untuk memudahkan pengusaha mengajukan izin. Namun, bukan berarti kebijakan yang dibuat harus melabrak aturan dan mengenyampingkan proses izin di K/L teknis.
Yang terjadi saat ini, kata Nasril, sama sekali tidak mempercepat izin. Yang ada, pemberian izin malah mandek. Sebab, sejak OSS per 21 Juni lalu, BKPM dilarang mengeluarkan izin. Sementara, sampai saat ini, OSS belum punya perangkat memberikan izin.
"Jadinya mandek. Tidak ada izin keluar sampai sekarang," terang politisi PAN.
Komisi VI mengusulkan agar perizinan kembali ke sistem yang selama ini dipakai sesuai dengan UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal. Terlebih, BKPM sudah punya sistem online yang terintegrasi dengan K/L terkait.
"Undang-Undang Nomor 25/2007 sudah bersahabat bersahabat dengan pengusaha. Sedangkan sistem OSS ini, ditentang K/L dan pengusaha juga menjerit. Sebab, sistem ini amat liberal," imbuhnya.
Kenapa liberal? Nasir menerangkan, dengan sistem OSS, sudah tidak jelas mana pengusaha yang diprioritaskan mana yang harus dilindungi. Semua dipersilakan bertarung bebas. Penentunya hanya Menko Perekonomian.
"Pengusaha pribumi dan UKM bisa selalu kalah," prediksinya.
Untuk Presiden Jokowi, Nasril meminta lebih hati-hati. Jangan asal manggut dengan bisikan orang-orang di sekelilingnya.
"Jangan sampai mengeluarkan sistem liberal seperti itu," tandasnya.
[nes]
