Berita

Foto/Ist

Hukum

PT MSU Jamin Hak-Hak Vendor Berdokumen Lengkap Dipenuhi

JUMAT, 06 JULI 2018 | 02:02 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Relys Trans Logistic (RTL), PT Imperia Cipta Kreasi (ICK), dan PT Kertas Putih Indonesia (KPI), Kamis (5/7).

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), sebagai termohon dalam kasus ini menyambut baik putusan tersebut.

Direktur Utama PT MSU, Reza Chatab menjelaskan bahwa putusan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni tidak ada kontrak apapun di antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum (utang piutang) antara termohon dengan pemohon.


"Dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon diduga fiktif/palsu, cacat hukum, bukan merupakan tagihan yang sah. Selain itu, memang sudah terdapat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap vendor-vendor yang bermasalah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/7).

Lebih lanjut, Reza menegaskan bahwa MSU sebagai pengembang Meikarta menjamin tidak akan ingkar pada vendor-vendor yang memiliki dokumen lengkap. Jaminan serupa juga diberikan kepada para konsumen yang memiliki dokumen lengkap.

"Hak-haknya pasti terjamin. Konsumen juga tak perlu takut, hak-haknya pasti terjamin, serah terima unit direncanakan sesuai jadwal," katanya.

Reza juga menegaskan bahwa sidang PKPU ini tidak mengganggu proses konstruksi dan pembangunan. Sebanyak 14 blok dan 28 tower untuk 15 ribu unit yang direncanakan untuk serah-terima dengan konsumen Februari 2019 sedang dalam pengerjaan ribuan pekerja. [nes]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya