Berita

Politik

Langkah KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg Tepat

KAMIS, 05 JULI 2018 | 11:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legistlatif (caleg) merupakan langkah yang tepat.

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra menilai bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu memang diharuskan menghasilkan proses demokrasi yang berkualitas. Untuk itu, KPU harus memiliki ketegasan dalam mengambil sikap.

“Kalau tidak tegas, lembaganya jadi lemah dan tidak efektif,” ujarnya Azmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/7).


Pengajar di Universitas Bung Karno (UBK) ini menjelaskan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk membuat aturan, baik berupa keputusan maupun peraturan.

Peraturan yang dikeluarkan KPU bersifat umum dan masa berlakunya terus-menerus. Sedangkan keputusan sifatnya individual dan berlaku pada masa tertentu (sesekali).

“Jadi peraturan KPU itu adalah salah satu jenis perundang-undangan yang sah dan kekuatannya mengikat karena ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untik itu dalam hal ini kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu,” sambungnya.

Asas umum tetang pemerintahan yang baik merupakan nilai utama dalam penataan masyarakat agar adil dan tertib.

“Jadi PKPU ini sangat tepat karena menjalankan meta kaidah dari tujuan bangsa dan asas-asas hukum dan perintah UU terkait, untuk jadi pedoman penyelenggara negara agar negara bisa mencapai tujuan mulia bangsanya,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya