Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) diselewengkan oleh Bupati Bener Meriah, Ahmad dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyayangkan dana otonomi khusus tahun anggaran 2018 yang berjumlah sekitar Rp 8 triliun dikorupsi.
"Padahal seharusnya manfaat dana tersebut dirasakan oleh masyarakat Aceh," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7)
Selain itu, lembaga anti rasuah juga mengaku prihatin dengan kejadian ini. Apalagi Aceh menjadi salah satu daerah yang menjadi salah satu prioritas pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan data kelola pemerintahan.
Lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs ini mengingatkan kepala daerah agar tidak lagi ada yang tersangkut kasus korupsi. Dimana seharusnya mereka bertugas memakmurkan masyarakatnya.
"KPK sekali lagi mengingatkan kepada kepala daerah agar kembali pada sumpah jabatan dan amanah dalam mengemban tugas sebagai aparatur pelayan masyarakat," tukasnya.
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi dan dua orang dari sektor swasta yakni Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri.
Mereka dijadikan tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus suap menerima hadiah atau janji oleh Gubernur Aceh terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.
Dalam kasus tersebut diduga pemberian dilakukan oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fre ijon proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.
Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.
Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.
Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.
[ian]
