Berita

Foto/RMOL

Hukum

KPK Terus Dalami Aliran Dana KTP-El Ke Golkar Dan Demokrat

SELASA, 03 JULI 2018 | 20:59 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami informasi aliran dana ke Partai Golkar dan Demokrat, dalam dugaan kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-el) yang telah merugikan negara Rp 2,3 trilliun.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan jika pihaknya masih mendalami informasi aliran dana ke partai Golkar melalui sejumlah saksi termasuk Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo yang beberapa waktu lalu diperiksa.

Di mana lembaga anti rasuah mendalami informasi aliran dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar di Jawa Tengah.


"Mendalami informasi aliran dana untuk pembiayaan kegiatan partai jadi informasi dugaan aliran dana itu yang kita dalami lebih lanjut, dan saya dapat informasi memang sudah ada pengembalian dari pihak pengurus DPD Partai Golkar di Jateng ke penyidik KPK itu yang kita jadikan bukti tambahan di kasus ini," paparnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7).

Sementara meskipun KPK sudah memeriksa beberapa saksi dari Partai Demokrat, Febri menjelaskan jika dirinya masih belum mendapatkan informasi terkait aliran dana proyek KTP-el ke partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Febri menambahkan, penyidik KPK baru mendalami pertemuan relasi dan aliran dana ke pihak tertentu dari beberapa saksi yang sudah diperiksa.

"Saya belum mendapatkan informasi terkait hal itu, karena pemeriksaan-pemeriksaan saksi ini masih mendalami," tukasnya. [fiq]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya