Berita

Foto/RMOL

Hukum

KPK Terus Dalami Aliran Dana KTP-El Ke Golkar Dan Demokrat

SELASA, 03 JULI 2018 | 20:59 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami informasi aliran dana ke Partai Golkar dan Demokrat, dalam dugaan kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-el) yang telah merugikan negara Rp 2,3 trilliun.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan jika pihaknya masih mendalami informasi aliran dana ke partai Golkar melalui sejumlah saksi termasuk Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo yang beberapa waktu lalu diperiksa.

Di mana lembaga anti rasuah mendalami informasi aliran dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar di Jawa Tengah.


"Mendalami informasi aliran dana untuk pembiayaan kegiatan partai jadi informasi dugaan aliran dana itu yang kita dalami lebih lanjut, dan saya dapat informasi memang sudah ada pengembalian dari pihak pengurus DPD Partai Golkar di Jateng ke penyidik KPK itu yang kita jadikan bukti tambahan di kasus ini," paparnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7).

Sementara meskipun KPK sudah memeriksa beberapa saksi dari Partai Demokrat, Febri menjelaskan jika dirinya masih belum mendapatkan informasi terkait aliran dana proyek KTP-el ke partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Febri menambahkan, penyidik KPK baru mendalami pertemuan relasi dan aliran dana ke pihak tertentu dari beberapa saksi yang sudah diperiksa.

"Saya belum mendapatkan informasi terkait hal itu, karena pemeriksaan-pemeriksaan saksi ini masih mendalami," tukasnya. [fiq]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Safari Politik Jokowi Tak Pengaruhi Elektabilitas PDIP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:14

Seruan Reformasi Jilid II Bukan Aspirasi Mahasiswa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:00

Safari Politik Jokowi cuma Demi Gibran dan Kaesang

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:41

Empat Nyawa Sudah Cukup, Setop Latsarmil SPPI

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:23

Sarasehan KPPG: Keterwakilan Perempuan 30 Persen Bukan Sekadar Kuota

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:06

Edi Hasibuan: Masyarakat Mulai Merasakan Perubahan Polri

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:03

Universitas Bakrie Tiga Besar dalam THE Sustainability Impact Ratings 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:42

Pakai Dump Truk, Polisi Kawal Massa Pendukung MBG di Tuban

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:24

Jubir FAM UBK: Ada Aktor Intelektual Sengaja Rusak Citra Kampus dan Wapres

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:22

DPR Usul Kemenukbangga Jadi Penyalur BLT

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:03

Selengkapnya